MEDAN -Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sumatera Utara (Sumut) mengkritik keras kinerja Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumut.
Kritik ini dilontarkan oleh Ketua Komisariat Daerah Sumut PMKRI, Sintong Sinaga, yang menilai bahwa Kapolda Sumut gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan tertinggi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Irjen Pol Whisnu, yang dilantik sebagai Kapolda Sumut pada Agustus 2024, menggantikan Komjen Agung Setya Imam Effendi, yang ditugaskan sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca Juga:
Namun, menurut PMKRI Sumut, meskipun Irjen Pol Whisnu memiliki rekam jejak karir yang panjang dan cemerlang, sejak dilantik sebagai Kapolda Sumut, banyak peristiwa yang mencoreng citra kepolisian di wilayah tersebut.
Sintong Sinaga mengungkapkan beberapa kasus yang menjadi sorotan masyarakat, di antaranya penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Simpang Empat di wilayah hukum Polres Kabupaten Asahan, penganiayaan tahanan yang dilakukan oleh tiga anggota kepolisian di wilayah hukum Polrestabes Medan hingga menyebabkan korban meninggal dunia, serta kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Kompol Ramli Sembiring, Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Sumut.
Baca Juga:
"Sejak Irjen Pol Whisnu menjabat, semakin banyak anggota kepolisian di Sumut yang terlibat tindak pidana. Kasus-kasus ini bukan hanya menunjukkan bahwa Kapolda Sumut kehilangan kemampuan untuk menjaga citra institusi yang beliau pimpin, tetapi juga terkait dengan dugaan aliran dana dari Kompol Ramli kepada atasannya," tegas Sintong Sinaga.
Menurut Sintong, kepolisian harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, terutama di bawah pemerintahan yang baru saat ini.
Namun, masalah internal di tubuh kepolisian Sumut yang melibatkan anggota-anggota yang tidak lagi memiliki kecintaan terhadap institusi sangat merugikan masyarakat dan mencoreng citra penegakan hukum.
PMKRI Sumut mendesak agar Kapolda Sumut segera dicopot dari jabatannya jika tidak mampu memperbaiki kinerja kepolisian dan menjaga citra institusi yang dipimpinnya.
"Kita akan terus memperjuangkan dan menyuarakan kegagalan Kapolda Sumut dalam menjaga dan mengayomi masyarakat," tambah Sintong Sinaga.
JAKARTA DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pelaku industri logistik sepakat memperkuat implementasi kebijakan Zero Over Dimension
Ekonomi
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan peritel modern untuk menarik beras
Ekonomi
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan
Nasional
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Sekj
Politik
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Batubara memberi waktu dua minggu untuk mengembalikan kerugian negara kepada para rekanan pemb
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Dharma Oratmangun, kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi h
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan pentingnya penerapan integritas dan profesionalitas dala
Hukum dan Kriminal
TANGERANG Kepolisian Resor Kota Bandara SoekarnoHatta (Polresta Soetta) mengungkap hasil pemeriksaan terhadap seorang penumpang berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Mama
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memandang
Hukum dan Kriminal
