Mengapa Kepala Daerah Masih Korupsi? KPK Beberkan Penyebab dan Solusinya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama masih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ber
NASIONAL
BATU BARA -Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) telah menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan pemotongan dana bantuan operasional sekolah (BOS) se-Kabupaten Batubara.
Kedua tersangka, SLS (42), Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, dan MK (48), Ketua MKKS SMA, ditangkap saat kedapatan membawa uang tunai sebesar Rp319 juta.
Namun, muncul fakta baru dari pihak keluarga. Istri dari tersangka MK, Saidatul Fitri, mengungkap bahwa dana BOS tersebut bukan untuk kepentingan pribadi suaminya, melainkan hasil kutipan yang disebut-sebut sebagai "THR" untuk aparat penegak hukum (APH).
"Uang itu untuk THR yang diminta beberapa oknum dari instansi hukum. Saya punya bukti pembukuan dan catatan kode-kode lokasi kantor APH yang akan menerima," ujar Fitri, Jumat (11/4).
Dalam bukti pembukuan yang dibagikan Fitri, tercatat sandi-sandi lokasi yang diduga mewakili kantor-kantor seperti Kejaksaan Negeri Batubara, Polres Batubara, dan beberapa instansi lainnya.
Sandi-sandi seperti "Kayu Ara", "Ibu Kota", "BPK", "Disdik/manajemen", hingga "Penginapan Inspektorat" mengindikasikan keterlibatan banyak pihak.
Fitri juga menyebutkan bahwa suaminya ditekan oleh oknum berpangkat Brigadir Kepala (Bripka) berinisial ASR dari Polres Batubara. "Bripka ASR menelepon suami saya, tanya soal pencairan dana BOS. Setelah tahu uangnya sudah cair, dia minta jangan lupa setor THR untuk Polres," bebernya.
Lebih lanjut, Fitri mengatakan bahwa seluruh kepala sekolah diinstruksikan untuk memberikan "THR" yang nilainya disesuaikan dengan jumlah murid di sekolah masing-masing.
Ancaman pun disebutkan, apabila tidak menyerahkan uang tersebut, maka sekolah akan menjadi sasaran pemeriksaan intensif.
"Jika tidak diberi, nama sekolah akan dicatat, sering dikunjungi dan dicari-cari kesalahannya," katanya.
Fitri mengaku akan segera melaporkan beberapa oknum APH lainnya yang turut meminta dana serupa. "Bukan hanya polisi, tapi juga ada dari kejaksaan. Saya akan laporkan semua," tegasnya.
Kini, suaminya resmi menjadi tahanan Tindak Pidana Korupsi dan ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu penyebab utama masih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Ber
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Rencana Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan ke depan terus menjadi perhatian pu
NASIONAL
MAGELANG Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menanggapi safari politik Presiden ke
POLITIK
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI mulai menyasar kalangan milenial dan Generasi Z (Gen Z) untuk meningkatkan minat generasi mud
EKONOMI
TAPANULI TENGAH Banjir bandang kembali menerjang Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Sabtu (18/7/2026)
PERISTIWA
MEDAN PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Sumatera Utara tetap dalam kondisi aman. Untuk mempercepat
EKONOMI
GIANYAR Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan perkembangan positif Skuad Garuda selama menjalani pemusatan latihan (traini
OLAHRAGA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan seluruh proses penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023202
HUKUM DAN KRIMINAL
MIAMI Kylian Mbappe resmi mengukir sejarah baru di ajang Piala Dunia usai melampaui rekor gol Lionel Messi. Penyerang Timnas Prancis itu
OLAHRAGA