bitvonline.com Kasus mafia tanah kembali mencuat ke permukaan. Kali ini menimpa seorang warga bernama Anni Sri Cahyani, yang menjadi korban dari praktik tumpang tindih sertifikat tanah di kawasan Pondok Jaya, Tangerang Selatan (Tangsel).
Kasus ini melibatkan institusi resmi negara, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan menjadi sorotan karena dianggap sebagai bentuk kelalaian negara dalam melindungi hak warga negara.
Permasalahan bermula ketika Anni membeli sebidang tanah yang secara fisik dikuasai tanpa adanya sengketa. Sertifikat tanah tersebut telah lebih dulu terbit atas nama Punto dan dinyatakan sah oleh BPN.
Baca Juga:
Namun secara mengejutkan, sebuah perusahaan pengembang perumahan yang berbasis di Bintaro juga mengklaim memiliki sertifikat atas objek tanah yang sama — yang ternyata juga diterbitkan oleh BPN.
Situasi semakin ironis ketika dalam gugatan perdata yang diajukan pihak pengembang, pengadilan justru memenangkan pihak pengembang, meskipun Anni telah melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dasar (warkah) yang digunakan untuk penerbitan sertifikat milik pengembang.
Baca Juga:
Laporan pemalsuan tersebut terbukti benar secara hukum, dan tindakan itu dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun karena alasan daluwarsa, pelaku tidak dapat dikenakan sanksi pidana.
"Kalau dasar sertifikat dari mereka terbukti palsu, seharusnya tidak bisa digunakan untuk menggugat saya, apalagi sampai menang dan dieksekusi. Ini jelas cacat substansi dan hukum," tegas Anni, Sabtu (12/4/2025).
Lebih lanjut, Anni mengungkapkan keheranannya atas dua putusan hukum yang saling bertolak belakang:
"Putusan pidana menyatakan ada pemalsuan, sedangkan putusan perdata memenangkan pihak yang menggunakan dokumen palsu. Ini pertentangan yang tidak bisa diterima secara logika hukum. Di mana negara saat hak warga dirampas dengan cara-cara curang?"
Anni telah melaporkan kasus ini ke berbagai institusi, namun belum mendapatkan keadilan. Ia pun mempertanyakan di mana keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.
"Negara hadir, katanya. Tapi saya tak merasakannya. Yang terjadi justru saya dikorbankan oleh sistem yang seharusnya melindungi," ucapnya pilu.
Kasus ini menjadi gambaran jelas bagaimana praktik mafia tanah mampu masuk ke dalam sistem legal formal, memanfaatkan celah hukum dan lemahnya verifikasi administrasi negara. Hal ini juga memperlihatkan kegagalan sistemik dalam menjalankan prinsip due diligence of law serta memberikan access to justice bagi warga negara.
JAKARTA Meski rutin mengepel, lantai rumah sering kali tetap terasa kotor, lengket, atau penuh debu keesokan harinya. Ternyata, kesalahan
Sains & Teknologi
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menutup Kongres ke6 PDIP yang berlangsung di Bali Nusa Dua Conventio
Politik
TEBING TINGGI Seorang residivis kasus narkotika berinisial S (42), warga Kelurahan Mekar Sentosa, kembali harus berurusan dengan hukum. Ia
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberi
Nasional
BANDUNG Persib Bandung sukses meraih kemenangan tipis 10 atas tim asal Australia, Western Sydney Wanderers, dalam laga persahabatan yang
Olahraga
JAKARTA Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, nuansa merah putih kembali mewarnai jalanan Ibu
Nasional
BALI Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan teguran keras kepada pengurus PDIP Jawa Tengah saat menyampaikan pidat
Politik
KARO Ribuan pengunjung memadati area Taman MejuahJuah (Open Stage) Berastagi, Kabupaten Karo, di malam terakhir Festival Bunga dan Buah (
Seni dan Budaya
JAKARTA Banyak orang mengira bahwa sensasi kulit terasa kencang atau seperti tertarik setelah mencuci wajah adalah tanda bahwa wajah telah
Kesehatan
BANDUNG Laga uji coba internasional antara Persib Bandung melawan Western Sydney Wanderers FC berakhir imbang tanpa gol di babak pertama.
Olahraga
