Senam Bersama di Banda Aceh, Sekda M. Nasir Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengikuti kegiatan Senam Pemerintah Aceh bersama ratusan peserta di Kecamatan Banda
NASIONAL
TANGERANG SELATAN -Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Nurhimawan, mengungkap fakta baru terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan sampah di Tangerang Selatan (Tangsel).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel, Wahyunoto Lukman, disebut sempat menyiapkan lahan pribadi di kawasan Rumpin, Bogor, sebagai lokasi pembuangan sampah ilegal.
Tak hanya itu, Wahyunoto juga diketahui mendirikan perusahaan sendiri bersama PT EPP, bernama CV Bank Sampah Induk Rumpintama (BSIR), dan menempatkan tukang kebunnya, Sulaeman, sebagai direktur operasional.
Namun, rencana tersebut gagal direalisasikan karena mendapat protes keras dari warga sekitar.
"Awalnya didesain, tapi lokasi itu ternyata milik tersangka Wahyunoto Lukman," ujar Nurhimawan dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Korupsi Kelola Sampah Tangsel Tidak Terkait Kerja Sama dengan Kota Serang
Nurhimawan menegaskan bahwa kasus korupsi pengelolaan sampah yang terjadi pada tahun 2024 tidak berkaitan dengan kerja sama antara Pemkot Tangsel dan Pemkot Serang.
Dugaan ini sempat mencuat setelah kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan sampah dilakukan.
Sayangnya, setelah kerja sama dengan Kota Serang berakhir, Pemkot Tangsel tidak melakukan langkah mitigasi yang memadai.
DLH Tangsel justru membuang sampah ke berbagai daerah secara ilegal tanpa mengikuti peraturan dan mekanisme yang berlaku.
"Ketika itu berakhir, seharusnya DLH Tangsel mencari solusi dan lokasi yang sesuai regulasi, bukan buang ke sembarang tempat," tegasnya.
Sampah Dibuang Ilegal di 5 Lokasi Pribadi
Menurut penyelidikan Kejati Banten, sampah dari Tangsel dibuang ke lima titik yang tersebar di beberapa daerah:
- Desa Cibodas dan Desa Sukasari di Rumpin, Bogor
- Desa Gintung dan Desa Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang
- Beberapa lokasi di Kabupaten Bekasi
Semua lahan yang dijadikan tempat pembuangan itu merupakan milik pribadi, bukan fasilitas pemerintah.
"Pembuangan dilakukan secara open dumping. Tidak ada pengelolaan lebih lanjut. Ini jelas menabrak aturan," kata Nurhimawan.
Tiga Tersangka Ditetapkan
Kejati Banten telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini:
- Wahyunoto Lukman – Kadis Lingkungan Hidup Tangsel
- TB Apriliadhi Kusumah – Kabid Kebersihan
- SYM – Pihak swasta dari PT EPP
Mereka diduga bersekongkol dalam proses tender proyek pengangkutan dan pengelolaan sampah, dengan cara merekayasa perusahaan agar tampak layak untuk memenangkan proyek tersebut.*
(d/a008)
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mengikuti kegiatan Senam Pemerintah Aceh bersama ratusan peserta di Kecamatan Banda
NASIONAL
JAKARTA Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) mendorong semakin tingginya kebutuhan tenaga ahli di
PENDIDIKAN
SIBOLGA Kebakaran hebat melanda Pasar Sibolga Nauli, Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada Sabtu malam, 11 Juli 2026. Api yang membakar kaw
PERISTIWA
MEDAN Polres Samosir mengamankan dua personelnya yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Kedua ang
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Brigade Kartini AMPI (DPD BKA) Kota Binjai terus menjalankan kegiatan sosial melalui program Jumat Berkah.
NASIONAL
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Bara mengungkap dugaan peredaran narkotika golongan II jenis Etomidate atau yang dikenal se
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PTPN I Regional 1 mengungkap dugaan aktivitas penambangan galian C ilegal yang diduga berkedok program cetak sawah di areal Hak Gu
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian menutup sementara operasional pasar malam yang berada di Jalan Perhubungan Simpang Beo, Desa Lau Dendang, Kecamatan Per
PERISTIWA
SAMOSIR Dua anggota Polres Samosir diamankan setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Keduanya merupakan Aipda ES d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai aktivitas politik Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi)
POLITIK