Oknum Dinas Diduga Gunakan Nama APH untuk Pungli Dana Kesehatan di Nias Selatan

NIAS SELATAN – Kondisi layanan kesehatan di sejumlah puskesmas di Nias Selatan kian memprihatinkan.

Ambulans tak berfungsi, obat-obatan langka, hingga peralatan medis yang tidak memadai menjadi pemandangan biasa.

Namun, keterbatasan ini ternyata bukan hanya disebabkan oleh kurangnya anggaran.

Investigasi yang dilakukan tim redaksi mengungkap adanya dugaan pemotongan dana oleh oknum di Dinas Kesehatan Nias Selatan.

Praktik tersebut disebut-sebut menyasar anggaran besar dari pusat, yakni dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang totalnya mencapai Rp54 miliar setiap tahun.

Modus: Rekomendasi untuk Cair, Tapi Harus Setor Dulu

Berdasarkan dokumen dan keterangan sejumlah kepala puskesmas serta bendahara, diketahui bahwa dana BOK dan JKN dicairkan dalam tiga tahap setiap tahunnya.

Namun, pencairan tersebut disebut tidak bisa dilakukan tanpa "rekomendasi" dari Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan.

"Tanpa rekomendasi dari mereka, dana tidak bisa cair," ujar salah satu kepala puskesmas yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Namun, rekomendasi itu bukan tanpa syarat. Sumber kami menyebut adanya permintaan setoran sebesar 20 hingga 30 persen dari total dana yang diterima.

Uang itu, menurut mereka, disebut-sebut untuk "pengamanan" dari aparat penegak hukum (APH) dan pimpinan daerah.

Ancaman Jika Menolak Setor