JAKARTA -Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap temuan mengejutkan soal modus baru pengendalian narkoba yang dilakukan narapidana dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).
Menurutnya, kini para pelaku menggunakan teknologi CCTV berfitur 360 derajat yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi dan memberi instruksi pendistribusian narkoba, menggantikan komunikasi lewat telepon seluler.
Hal tersebut diungkapkan Tandra saat rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
"Di dalam lapas sekarang tidak lagi pakai telepon genggam. Komunikasi pengendalian narkoba dilakukan melalui CCTV dengan kamera 360 derajat yang terkoneksi Wi-Fi. Mereka bisa berbicara, memberi instruksi, bahkan memandu cara produksi dari dalam," ujar Tandra.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan temuan tersebut ia dapat saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Banten.
Ia menilai kecanggihan modus ini menandakan bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi darurat narkoba yang membutuhkan penanganan luar biasa.
"Kalau kita memang mengakui sedang dalam kondisi darurat narkoba, maka pendekatannya tidak bisa biasa-biasa saja. Anggaran BNN Rp 2 triliun pun terasa kecil. Bahkan, kalau dinaikkan 10 kali lipat belum tentu cukup," tegasnya.
Tandra juga menyoroti pentingnya dukungan politik dan keberpihakan negara dalam pemberantasan narkoba.
Ia mengaitkan hal ini dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemberantasan narkoba sebagai prioritas nasional.
"Darurat narkoba ini memerlukan komando langsung dari Presiden. Sejarah bangsa seperti Tiongkok yang harus menyerahkan Hong Kong selama 100 tahun akibat narkoba harus menjadi pelajaran penting bagi kita," katanya.
Selain itu, Tandra mengingatkan soal perubahan kebijakan hukum dalam KUHP baru, khususnya terkait pemidanaan mati yang kini menjadi pidana bersyarat.
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
JAKARTA Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Cipinang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu
Hukum dan Kriminal
medan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menggelar silaturahmi dengan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumut
Politik
