SAMOSIR -Mantan Kepala Desa Sampur Toba, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), berinisial JS, ditangkap oleh kepolisian atas dugaan korupsi dana desa sebesar Rp 392 juta.
Dana tersebut disalahgunakan oleh pelaku untuk membiayai kampanye pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tahun 2019, meski akhirnya ia kalah dalam pemilihan tersebut.
Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Edward Sidauruk, mengungkapkan bahwa JS yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua periode ini telah mengorupsi dana desa untuk kepentingan pribadi.
"JS meminta seluruh dana desa setelah pencairan untuk dikelola sendiri, dengan dalih untuk pengadaan barang dan jasa. Namun, sebagian dari dana tersebut digunakan untuk kepentingan kampanye Pilkades 2019," jelas Edward.
Selain JS, polisi juga menangkap AS, yang saat itu menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Sampur Toba, yang turut terlibat dalam kasus ini.
Berdasarkan hasil audit, kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 392.174.712,87.
Edward menambahkan bahwa JS mengakui telah merencanakan penggunaan dana desa tersebut untuk modal kampanye dengan harapan dapat terpilih kembali.
"Dia berasumsi jika terpilih, kegiatan pembangunan yang belum terlaksana akan dikerjakan menggunakan dana APBDes tahun 2020. Namun, ia kalah dalam pemilihan," ujar Edward.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
