JAKARTA -Persoalan status tanah ulayat di Nagari Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat kembali mencuat ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara langsung membawa aspirasi masyarakat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menuntut keadilan dan perlindungan hukum bagi warga yang telah lama mengelola lahan tersebut.
Baca Juga:
Dalam pertemuan dengan Menteri dan Wakil Menteri Kehutanan, Andre mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada tiga warga Inderapura yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Barat karena dianggap menggarap kawasan hutan lindung
. Ironisnya, jumlah ini berpotensi bertambah secara signifikan.
Baca Juga:
"Informasi dari Pak Kapolda dan Wakapolda, akan menyusul sekitar 50 orang lagi, dan ini bisa terus berkembang menjadi ribuan," ujar Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (9/5/2025).
Andre menjelaskan bahwa konflik bermula saat kawasan hutan lindung untuk proyek PLTA di Riau dialihkan ke wilayah Inderapura dan Tapak, tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang telah menghuni dan mengelola lahan itu selama puluhan tahun.
"Sejak tahun 1990-an, masyarakat sudah menanam sawit di kawasan tersebut. Bahkan, ninik mamak saat itu mendukung perusahaan HGU, Incasi Raya, untuk melakukan budidaya sawit," jelasnya.
Namun setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan yang telah dikelola warga turun-temurun tersebut tiba-tiba dikategorikan sebagai hutan lindung.
Dampaknya, aktivitas pertanian masyarakat dianggap ilegal, dan warga mulai dihadapkan pada ancaman pidana.
"Ini adalah krisis keadilan. Bagaimana mungkin tanah yang sudah dikelola sejak sebelum Indonesia merdeka bisa tiba-tiba berubah status tanpa sepengetahuan masyarakat?" tegas Andre.
"Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan malah memenjarakan mereka."
DELI SERDANG Muhammad Razali dan Budi Syahputra alias Kecut resmi mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mel
Hukum dan Kriminal
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) akhirnya mengungkap identitas wanita yang berada di dalam mobil dinas Propam Polres Tapanuli Selatan (
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pangan bersama Kementerian Pertanian saat ini ten
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera merevisi UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998
Nasional
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah
Ekonomi
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korups
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perayaan Hari Ulang Tahun ke79 Bhayangkara RI tahun ini menyisakan sorotan tajam publik, bukan hanya karena kemeriahan acaranya,
Nasional
PENAJAM PASER UTARA Operasi penertiban arena sabung ayam ilegal digelar oleh gabungan personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praj
Hukum dan Kriminal
NIAS SELATAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Nias Selatan resmi menetapkan dan menahan tersangka berinisial MZ, Bendahara Pengeluaran Dinas Pek
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dengan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dari lima tahu
Politik