Hubungan Terlarang dan Dugaan Penelantaran
Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa bayi tersebut merupakan hasil hubungan inses antara Najma dan Reynaldi. Meski tinggal terpisah, mereka diketahui beberapa kali melakukan hubungan badan hingga Najma hamil pada Januari 2025.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa bayi dalam kondisi kurang gizi karena prematur dan tidak mendapat penanganan medis yang cukup.
Pihak kepolisian kini menunggu hasil autopsi untuk menentukan konstruksi pasal yang tepat.
"Jika ditemukan kekerasan atau penelantaran, maka bisa dikenakan Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana yang lebih berat," jelas Gidion.
Kepolisian juga akan melibatkan keterangan ahli dan menggelar perkara untuk memperkuat dasar hukum penindakan terhadap kedua pelaku.*
(kp/j006)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi