Dugaan Kasus Besar Libatkan Petinggi Polri, Kejagung Minta TNI Amankan Kantor Kejaksaan

JAKARTA -Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menjadi sorotan usai menjalin kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk pengamanan seluruh kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia.

Langkah ini memunculkan spekulasi soal adanya kasus besar yang sedang diusut, termasuk dugaan keterlibatan petinggi Polri.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menduga permintaan pengamanan dari TNI bisa menjadi sinyal bahwa Kejagung tengah menangani perkara besar yang sensitif, yang bisa saja menyangkut oknum di tubuh Polri.

"Saya kira, bisa jadi Kejaksaan kurang nyaman dengan Polri, karena bisa jadi Kejaksaan takut ada intervensi jika penjagaan dari Polri," ujar Saiful kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Menurut Saiful, pilihan Kejagung menggandeng TNI dinilai sebagai upaya menjaga independensi dan netralitas penyidikan, terutama dalam perkara yang kemungkinan melibatkan institusi penegak hukum lain.

"Jika tidak ada masalah, untuk apa sampai meminta penjagaan dari TNI? Atau jangan-jangan memang ada kasus besar yang sedang ditangani Kejaksaan yang menyangkut petinggi Polri?" imbuhnya.

Di sisi lain, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar membantah jika kerja sama dengan TNI semata-mata hanya soal pengamanan.

Ia menyebut bahwa kesepakatan tersebut juga mencakup pertukaran informasi antara kedua lembaga.

"Hampir di semua MoU ada klausul pertukaran informasi. Tentu sifatnya informasi yang bisa dipertukarkan sesuai kebutuhan masing-masing instansi," kata Harli.

Harli mengonfirmasi bahwa TNI memang akan terlibat dalam pengamanan seluruh Kejaksaan di Indonesia.

Surat telegram dari TNI sudah terbit, dan pelaksanaan teknisnya sedang dalam tahap finalisasi.