37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA -Polri menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, termasuk yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi Chaniago, menegaskan bahwa Polri akan mengambil tindakan tegas terhadap ormas yang terlibat dalam tindakan kriminal.
Bahkan, Polri tidak segan memberikan rekomendasi untuk mencabut izin dan membekukan ormas yang terlibat dalam aktivitas kriminalitas.
Kombes Pol Erdi mengungkapkan bahwa arahan tegas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat telah disampaikan kepada jajaran Polri.
"Bapak Kapolri selalu mengarahkan kepada kami bahwa semua tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu komitmen beliau. Polri akan hadir untuk melindungi warga. Tidak ada ruang bagi aksi premanisme di Indonesia," tegas Kombes Pol Erdi, Rabu (14/5/2025).
Erdi juga menjelaskan bahwa tingginya aksi premanisme di daerah yang menjadi pusat investasi, disebabkan oleh tingginya perputaran ekonomi yang sering dijadikan sasaran oleh para preman.
Sebagai langkah konkret, Polri telah melaksanakan operasi kewilayahan yang dimulai pada 1 Mei 2025 untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
"Di daerah strategis investasi, tingginya perputaran ekonomi sering dijadikan sasaran pemalakan. Oleh karena itu, Polri berkoordinasi dengan TNI dan stakeholder lainnya untuk memberantas praktik ini," lanjut Erdi.
Kombes Pol Erdi juga menjelaskan bahwa Polri tidak membedakan antara ormas resmi dan yang menyimpang.
Polri tetap mengedepankan pendekatan hukum dan akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana, tanpa memandang status organisasi.
"Polri tidak melihat itu individu maupun organisasi atau ormas. Kalau terbukti melakukan tindak pidana, akan kami tindak tegas," tambahnya.
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN