Kasus Narkoba Katingan yang Tewaskan 3 Polisi Masuk Tahap Baru, Tiga Tersangka Dilimpahkan
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
BINTAN - Seorang oknum anggota kepolisian berinisial AK yang berdinas di Polres Bintan masih aktif bertugas meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polresta Tanjungpinang. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Bintan, Iptu Prasojo.
"Masih aktif (bertugas)," ujar Prasojo, Jumat (16/5/2025).
Menurut Prasojo, hingga kini AK belum menjalani sidang etik karena proses hukum pidana masih berjalan di pengadilan. Sidang etik baru akan digelar setelah adanya putusan hukum tetap (inkrah).
"Untuk kendala (sidang etik) tidak ada, masih menunggu hasil sidang dari pengadilan," jelasnya.
Saat ditanya mengenai alasan mengapa AK tidak ditahan, Prasojo menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung ke Polresta Tanjungpinang sebagai pihak yang menangani perkara.
Sebelumnya, AK dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menampung calon PMI ilegal di rumah mereka serta menerima uang untuk pengurusan dokumen keberangkatan ke Malaysia. Namun, para korban tak kunjung diberangkatkan.
Salah satu korban berinisial BM, asal Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan kejadian tersebut setelah merasa ditipu. BM mengaku telah menyerahkan uang puluhan juta rupiah, namun hingga Desember 2024, ia belum diberangkatkan.
Meski salah satu anggotanya tersandung kasus ini, Polres Bintan menegaskan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI ilegal.
"Kami terus menindak tegas pelaku TPPO dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang modus pelaku serta cara menghindarinya," tegas Prasojo.*
(dc/j006)
JAKARTA Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri menyerahkan tiga tersangka bandar narkoba yang didug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Politisi senior sekaligus deklarator Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) M Yusuf Tambunan mendorong adanya pergantian Ketua DPD
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji berbagai alternati
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap dugaan penyebab gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dalam perkara dugaan manipulasi dokumen elektro
NASIONAL
JAKARTA Tim penyidik Polri mendatangi Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelang pelimpahan perkara dugaan korupsi yang menjerat Don Ri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Araf
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran berbagai program ekonomi d
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan menggelar sidang perdana banding perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Pendidik
NASIONAL