Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp22,1 Triliun untuk 2027, Ini Alasannya
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu di
HUKUM DAN KRIMINAL
BINTAN - Seorang oknum anggota kepolisian berinisial AK yang berdinas di Polres Bintan masih aktif bertugas meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal oleh Polresta Tanjungpinang. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Bintan, Iptu Prasojo.
"Masih aktif (bertugas)," ujar Prasojo, Jumat (16/5/2025).
Menurut Prasojo, hingga kini AK belum menjalani sidang etik karena proses hukum pidana masih berjalan di pengadilan. Sidang etik baru akan digelar setelah adanya putusan hukum tetap (inkrah).
"Untuk kendala (sidang etik) tidak ada, masih menunggu hasil sidang dari pengadilan," jelasnya.
Saat ditanya mengenai alasan mengapa AK tidak ditahan, Prasojo menyarankan agar hal itu dikonfirmasi langsung ke Polresta Tanjungpinang sebagai pihak yang menangani perkara.
Sebelumnya, AK dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menampung calon PMI ilegal di rumah mereka serta menerima uang untuk pengurusan dokumen keberangkatan ke Malaysia. Namun, para korban tak kunjung diberangkatkan.
Salah satu korban berinisial BM, asal Nusa Tenggara Timur (NTT), melaporkan kejadian tersebut setelah merasa ditipu. BM mengaku telah menyerahkan uang puluhan juta rupiah, namun hingga Desember 2024, ia belum diberangkatkan.
Meski salah satu anggotanya tersandung kasus ini, Polres Bintan menegaskan komitmennya dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan PMI ilegal.
"Kami terus menindak tegas pelaku TPPO dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang modus pelaku serta cara menghindarinya," tegas Prasojo.*
(dc/j006)
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan itu di
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Masjid H. Agung
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memp
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dan Sekretariat DPRD Kota Medan memperkuat kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Dat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa dalam perkara korupsi sepanjang Agustus 2026. Putusan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pengurus Pusat (DPP) Rakyat Aktivis Jalanan (RAJA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara mencatat masih terdapat satu titik kebakaran hutan dan lahan (
PERISTIWA
MEDAN Mayor Laut Faisal Mulia mengajukan banding setelah divonis 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas militer dalam perkara narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali merotasi sejumlah pejabat utama di lingkungan Polda Sumatera Utara. Dalam mutasi kal
NASIONAL
KARO Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali erupsi pada Senin, 31 Agustus 2026. Erupsi terjadi pada pukul 10.17 WIB
PARIWISATA