Purbaya: UU PFII Jadi Kunci Indonesia Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembentukan UndangUndang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjad
EKONOMI
TAPANULI UTARA– Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara (Kejari Taput) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan layanan Internet Service Provider (ISP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Taput Tahun Anggaran 2020 dan 2021.
Tersangka baru berinisial HR (37) merupakan Direktur Utama PT Mitra Visioner Pratama, salah satu penyedia layanan internet yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Penetapan HR sebagai tersangka dilakukan pada Kamis (15/5/2025), sekitar pukul 16.00 WIB berdasarkan Surat Penetapan Nomor: TAP-03/L.2.21/Fd.2/05/2025.
Kepala Kejaksaan Negeri Taput, Donny K. Ritonga, SH, MH melalui Kasi Intel Mangasitua Simanjuntak, SH, MH, membenarkan penetapan tersebut dan menyebutkan bahwa tersangka telah diperiksa baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.
"Penetapan HR sebagai tersangka didasarkan pada dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dari hasil audit BPKP Sumatera Utara, perbuatan HR telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," kata Mangasitua, Jumat malam (16/5/2025).
Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, HR kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Tarutung terhitung mulai tanggal 15 Mei 2025.
Sebelumnya, Kejari Taput telah menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini, yaitu:
1. Ir. PS, MM – Kepala Dinas Kominfo Taput periode 2017–2022 sekaligus pengguna anggaran.
2. HES – Kasubbag Program dan Keuangan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2019–2021.
Keduanya saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.
Kejaksaan menegaskan akan terus menelusuri kemungkinan adanya tersangka lain guna menuntaskan kasus korupsi yang merugikan keuangan daerah tersebut.*
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembentukan UndangUndang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjad
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meningkatkan penanganan perkara operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lombok Barat,
NASIONAL
JAKARTA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEP
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian korban pada hari kedua pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia,
PERISTIWA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat melalui berbagai program bantuan pe
NASIONAL
MEDAN Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban pascaledakan rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumate
PERISTIWA
MEDAN Ledakan dahsyat mengguncang sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin (20/7/2026).
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa pengadaan barang dan jasa (PBJ) merupakan salah satu sektor yang paling re
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi pemerintahan (Government Technology) sebagai langkah st
NASIONAL