Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
MEDAN – Sekelompok mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat (GPPM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Selasa siang (27/5/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Binjai.
Dipimpin langsung oleh Masdi Munthe, selaku Ketua Umum GPPM, massa menuntut agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) tidak tutup mata terhadap indikasi korupsi yang terjadi di institusi pendidikan negeri tersebut.
"Kami meminta agar aparat penegak hukum tidak berlarut-larut. Jangan sampai rakyat Sumut kehilangan kepercayaan terhadap Kejaksaan dan institusi hukum lainnya. Ini saatnya berbenah dari pejabat yang korupsi," tegas Masdi dalam orasinya.
GPPM membeberkan sejumlah bukti berupa kartu sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang menunjukkan pungutan sebesar:
- Rp 75.000/bulan untuk siswa kelas XII tahun ajaran 2023/2024 (total Rp 900.000/tahun), dan
- Rp 100.000/bulan untuk siswa kelas X tahun ajaran 2024/2025 (total Rp 1.200.000/tahun).
Pungutan tersebut ditandatangani oleh bendahara SPP berinisial RO, sementara dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga tercantum tunjangan jabatan dan transport kepala sekolah sebesar Rp 2.000.000/bulan atau Rp 24.000.000/tahun, yang diketahui oleh kepala sekolah berinisial SAF.
Menurut GPPM, anggaran tersebut seharusnya dapat ditanggung dari dana BOS, bukan dari pungutan kepada siswa.
Hal ini pun memunculkan dugaan kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana publik di lingkungan sekolah negeri.
GPPM menilai praktik ini mencederai prinsip pendidikan gratis di sekolah negeri dan sangat meresahkan para siswa dan orang tua murid.
Mereka menuntut agar penegak hukum segera bertindak.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI