2 Ekskavator ‘Bebas’, Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Kasus Tambang Emas Ilegal Tapsel-Madina
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Nusron menyusul dugaan keterlibatan kementerian tersebut dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) proyek PIK 2 yang disebut cacat hukum.
Proyek yang digarap oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Sedayu Group, berada di wilayah pesisir utara Tangerang yang menurut Azhari melanggar aturan tata ruang dan hukum pesisir.
"Tindakan Nusron bukan cuma soal kelalaian, tapi sudah masuk dugaan persekongkolan jahat antara oknum pejabat dan pengembang besar. Tanah pesisir yang seharusnya dilindungi bisa diterbitkan HGB-nya. Menteri ATR diam saja. Negara kerja untuk siapa?" ujar Noor Azhari kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Noor Azhari menegaskan bahwa penerbitan HGB di wilayah pesisir melanggar UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Menurutnya, sempadan pantai memiliki perlindungan hukum ketat yang tak boleh dikomersialkan sembarangan.
"Dalam aturan tersebut, sempadan pantai tidak boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan komersial tanpa izin yang sangat ketat dan sesuai zonasi," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mencurigai pelaksanaan proyek PIK 2 justru berlangsung mulus karena berada di bawah perlindungan status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menurutnya disalahgunakan oleh sejumlah pihak.
Menurut Noor, proyek PIK 2 mencerminkan adanya pemufakatan terstruktur, sistematis, dan masif antara oknum pejabat ATR/BPN dengan pihak pengembang untuk "melegalkan" penguasaan ruang hidup rakyat dan aset negara di Banten.
"Diduga kuat terjadi pemufakatan antara oknum pejabat ATR/BPN dan pengusaha untuk melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat dan aset negara," tandasnya.
Azhari juga menilai Nusron Wahid telah gagal menjalankan mandat reformasi agraria yang menjadi komitmen pemerintah.
Ia menuding Nusron membiarkan praktik mafia tanah tumbuh subur di lembaga yang dipimpinnya.
MEDAN Polda Sumatera Utara memulangkan dua dari 14 ekskavator yang sebelumnya diamankan dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku telah menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar terkait polemik tudingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan investasi dan operasional
EKONOMI
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, mewakili Wali Kota Binjai, secara resmi menutup kegiatan Pesantren Kilat R
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya muncul ke publik untuk pertama kalinya sejak konflik bersenjata antara Israel
INTERNASIONAL
JAKARTA Mantan anggota tim teknis analisa kebutuhan alat pembelajaran teknologi informasi, Stefani Nadia Purnama, mengungkap isi pertemu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Rismon Sianipar, bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan upaya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk membungkam Pansus Haji
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran biaya percepatan haji khusus pada kuota tambahan 2023 yang diduga me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan fee percepatan ibadah haji khusus yang melibatkan mantan Menteri Agama (Men
HUKUM DAN KRIMINAL