Aktivis Soroti Sidang Kasus Penganiayaan Warga Desa Sipenggeng: "Ingat Bu Hakim Ketua! Kekerasan Terhadap Perempuan, Tidak Dibenarkan!

PADANGSIDIMPUAN — Persidangan kasus penganiayaan terhadap warga Desa Sipenggeng, Tapanuli Selatan, kembali mencuri perhatian publik dan aktivis dari berbagai lembaga, saat sidang kedua digelar di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Selasa (17/6/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

Sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi korban berlangsung memanas karena adanya interupsi dari kuasa hukum terdakwa yang mencoba mengalihkan fokus perkara ke sengketa tanah.

Saksi korban, Hennita Wati Lubis, dihadirkan langsung dalam persidangan dan memberikan kesaksian terkait peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Sabtu, 4 Mei 2024, sekitar pukul 07.00 WIB di Desa Sipenggeng, Kecamatan Batang Toru.

Fachrul Rozy Pulungan, aktivis yang mengikuti jalannya persidangan, menyoroti sikap Majelis Hakim yang menurutnya mulai melenceng dari pokok perkara.

"Saya tertawa saat kuasa hukum terdakwa, Sutan Raja Harahap SH, berusaha mengaitkan kasus ini dengan sengketa lahan dan Majelis Hakim menanggapinya. Padahal jelas-jelas perkara ini adalah penganiayaan terhadap Hennita Wati Lubis. Majelis Hakim seharusnya fokus membuktikan apakah penganiayaan tersebut benar terjadi," ujar Fachrul.

Fachrul juga mengingatkan, "Hukum negara dan hukum agama tidak membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Saya berharap Ibu Hakim Ketua memahami hal ini."

Hal senada diungkapkan oleh Musno Saidi Siregar, aktivis yang dikenal dengan aksi-aksinya di Kota Padangsidimpuan.

Musno menekankan pentingnya sikap netral dan beretika hakim dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Musno, hakim harus:

- Menjaga netralitas dan tidak memihak dalam memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

- Bersikap sopan, tegas, dan menjalankan tata tertib persidangan dengan baik.

- Menjunjung tinggi kode etik dan integritas profesi hakim.