Kapolri Tegaskan Penegakan Pungli Tetap Jalan Meski Satgas Saber Pungli Dibubarkan

JAKARTA — Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar (pungli) tetap dilanjutkan meski Presiden Prabowo Subianto telah mencabut aturan mengenai keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Hal ini disampaikannya di sela kegiatan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

"Tetap berjalan karena Saber Pungli itu terkait dengan pungli-pungli kecil di tempat pelayanan publik," ujar Sigit.

Kapolri menegaskan, fokus kepolisian kini diarahkan pada aspek pencegahan sembari tetap melakukan penindakan bila ditemukan pelanggaran.

Pasca pembubaran Satgas Saber Pungli, Polri juga diarahkan untuk memperkuat penanganan tindak pidana korupsi.

Hal ini sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang telah dituangkan dalam visi pemerintahannya, Astacita.

"Sudah jelas, di Astacita beliau mengatur terkait bagaimana kami harus melakukan penegakan hukum. Beliau juga berulang kali bicara tentang kasus korupsi," kata Sigit.

Sebagai langkah nyata, Polri kini telah membentuk Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor), yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi secara sistemik dan profesional.

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli yang dibentuk semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pencabutan tersebut dituangkan dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2025, yang secara resmi mengakhiri masa tugas Satgas yang selama ini menangani praktik pungli di berbagai sektor pelayanan publik.

Dengan dibubarkannya Satgas tersebut, pendekatan penanganan pungli kini akan terintegrasi dalam struktur dan strategi internal penegakan hukum Polri, tanpa perlu membentuk satuan kerja lintas kementerian.*

(tt/a008)