BPN Sumut Serius Selesaikan Sengketa Tanah Sari Rejo, Masyarakat Akan Diberi Sertifikat HGB, TNI AU Dapat HPL

MEDAN – Kanwil BPN Sumut saat ini benar-benar sangat serius menyelesaikan kasus tanah Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, yang puluhan tahun bersengketa dengan TNI AU.

Keseriusan Kanwil BPN Sumut itu, dijelaskan staf Bidang Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Kanwil BPN Sumut, Feby Tobing.

Feby Tobing mengemukakan hal itu, ketika menerima Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Riwayat Pakpahan, di Kanwil BPN Sumut, Selasa (24/6/2025).

Pada kesempatan itu, Riwayat Pakpahan didampingi pengurus Formas lainnya seperti Toni, Kristanto, Yusmanizar dan Agusda Raini.

Menurut Feby Tobing, dalam beberapa bulan terakhir, sudah banyak yang dilakukan BPN Sumut dalam rangka penyelesaian kasus tanah Sari Rejo.

Sebagai misal, jelas Feby Tobing, Kepala Kanwil BPN Sumut sudah mengirimkan surat kepada Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN. Isi surat itu adalah rencana tahapan-tahapan yang akan dilakukan BPN Sumut dalam menyelesaikan kasus tanah Sari Rejo.

"Selain itu, Bapak Kepala Kanwil BPN Sumut juga sudah menemui Pak Wamen untuk membahas proses penyelesaian sengketa tanah tersebut," jelasnya.

Yang lebih penting lagi adalah, Kepala Kantor BPN Medan Reza Andrian Fachri sudah pindah ke Kanwil BPN Sumut. Beliau sekarang yang menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Kanwil BPN Sumut.

"Pak Reza sudah pindah ke sini (Kanwil-red). Mungkin itulah arahan pimpinan, beliau ke Kanwil untuk menyelesaikan Sari Rejo. Mungkin itu salah satu tahapannya, beliau (Reza-red) ke sini (Kanwil-red) terlebih dadulu," jelasnya.

Feby Tobing menjanjikan, kalau ada yang akan dikerjakan Reza sebagai Kabid Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Kanwil BPN Sumut, pasti akan segera dikabari kepada masyarakat Sari Rejo.

"Saya pastikan itu. Karena dalam rapat pertama dengan Kabid, masalah Sari Rejo yang dibahas. Itulah tugas beliau di Kanwil ini. Mungkin untuk mempermudah urusan itu, sehingga beliau pindah ke sini. Karena beliau di sini Kabid Sengketa," jelas Feby Tobing.

Karena itu, Feby Tobing mengharap agar masyarakat bersabar menunggu proses. "Sabarlah. Tunggu dululah. Nggk usah khawatir lagi. Sudah ada titik terang. Nggk usah khawatir," jelasnya.

Feby Tobing juga menjelaskan kemungkinan pola penyelesaian konflik tanah Sari Rejo antara mayasarakat dengan TNI AU. Menurutnya, masyarakat nantinya akan diberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), sedang TNI AU akan diberikan Hak Pengelolan (HPL).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kakanwil BPN Sumut akhir Mei 2025 lalu, melakukan pertemuan dengan masyarakat Sari Rejo di Kantor Camat Medan Polonia. Dalam pertemuan itu, Kakanwil BPN Sumut menjanjikan segera menyelesaikan sengketa tanah Sari Rejo.

"Karena itulah, hari ini kami datang ke Kanwil BPN Sumut untuk mempertanyakan sejauh mana progress penyelesaiannya. Syarat-syarat administratif apa saja yang harus dilengkapi masyarakat, untuk proses penyelesaian penerbitan SHGB itu?," jelas Riwayat Pakpahan.

Konflik tanah Sari Rejo antara masyarakat Kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU sudah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini berawal dari klaim TNI AU atas 590 hektar tanah di Kelurahan Sari Rejo tersebut.

Dari 590 hektar tanah itu, 260 hektar adalah tanah pemukiman ribuan Kepala Keluarga (KK) masyarakat Kelurahan Sari Rejo. Sedang 330 hektar lagi dikuasai TNI AU, termasuk di antaranya Panglan Udara (Lanud) Suwondo, eks Bandara Polonia Medan dan sejumlah asrama TNI AU.*