KARO — Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo melalui tim Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset berupa 13 bidang tanah milik dua terpidana kasus penggelapan pajak, yakni Perry Sinaga (PS) dan Bima Ganda Surya Parulian Purba (BGSPP).
Penyitaan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Aset-aset yang terletak di wilayah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, itu disita sebagai bagian dari upaya pemenuhan kewajiban pembayaran denda senilai sekitar Rp1,5 miliar yang dijatuhkan kepada keduanya.
"Dari hasil putusan persidangan, ada beberapa bidang tanah milik dari kedua terpidana yang diputuskan untuk disita negara. Tim langsung melakukan eksekusi pada Rabu, 25 Juni 2025," ujar Kasi Pidsus Kejari Karo Renhard Harve, Kamis (26/6).
Renhard menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum, sebagai bagian dari optimalisasi pemulihan keuangan negara.
"Aset yang telah disita akan diserahkan kepada KPKNL untuk dihitung dan dilelang. Hasil lelang akan digunakan untuk membayar denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan," imbuhnya.
Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelumnya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada masing-masing terdakwa.
Selain hukuman badan, mereka juga diwajibkan membayar denda dalam jumlah besar akibat perbuatan pidana penggelapan pajak.
Sementara itu, Kepala Kejari Karo Darwis Burhansyah menegaskan komitmen jajarannya dalam menuntaskan upaya penegakan hukum terhadap terpidana kasus korupsi dan penggelapan pajak.
"Kami akan terus melacak dan menyita aset para terpidana hingga seluruh kewajiban denda negara dipenuhi," tegas Darwis.
Ia juga menyampaikan bahwa proses eksekusi aset berjalan tertib, aman, dan lancar, berkat kerja sama yang baik dengan pihak keluarga terpidana.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami dalam mendukung pemulihan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.*
(tm/a008)
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tema
Pemerintahan
MEDAN Kejati Sumut menerima pengembalian kerugian negara senilai Rp 150 miliar dari perkara korupsi penjualan aset PTPN 1 Regional 1 sel
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., memimpin langsu
Pemerintahan
TAPSEL Menyambut Hari Jadi ke75 Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Bupati H. Gus Irawan Pasaribu memimpin langsung rapat panitia dan
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh S.A.K, memberikan apresiasi tingg
Seni dan Budaya
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut menyita uang sebesar Rp 150 miliar hasil tindak pidana korupsi penjualan asset PTPNI RegionalI k
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Polsek Panjang berhasil mengamankan WD (28), seorang wanita warga Bumi Waras, Bandar Lampung, atas dugaan penganiayaan te
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Agnesia Wulan Marindo resmi dilantik sebagai Ketua DPW Lasqi Nusantara Jaya Provinsi Lampung untuk masa bakti 20252030,
Seni dan Budaya
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjaga laju pertumbu
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membantah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait tudingan lambatny
Pemerintahan
