BANDA ACEH – Gelombang kritik terhadap revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat.
Dalam Seminar Nasional bertema "Pembaruan Hukum Acara Pidana dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) dan Implikasinya terhadap Penegak Hukum Syariah" yang digelar Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Rabu (25/6/2025), sejumlah pakar hukum dan pemuda Aceh menolak keras wacana penyatuan fungsi penyidik dan penuntut umum.
Sejumlah guru besar ternama hadir dalam forum tersebut, antara lain Prof. Topo Santoso, Prof. Pujiono, Prof. Syahrizal Abbas, Prof. Faisal, dan Prof. Muhammad Din. Plt. Wakil Jaksa Agung RI, Prof. Asep Mulyana, turut hadir sebagai keynote speaker.
Baca Juga:
Dalam sesi diskusi, kritik paling tajam datang dari Ketua Pusat Studi Pemuda Aceh (PUSDA), Heri Safrijal.
Ia menyebut penyatuan peran penyidik dan penuntut sebagai langkah mundur dalam penegakan hukum.
Baca Juga:
"Menyatukan fungsi polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut adalah bentuk deviasi hukum. Ini berpotensi melahirkan lembaga superbody dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan," tegas Heri.
Menurut Heri, langkah tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 KUHAP yang secara jelas memisahkan fungsi antara penyidik (polisi) dan penuntut umum (jaksa).
Kritik senada disampaikan Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA), Syarbaini.
Ia menegaskan bahwa semangat reformasi hukum pasca-Orde Baru menghendaki pembagian fungsi yang jelas dalam sistem peradilan pidana.
"Penyatuan fungsi justru bertentangan dengan prinsip check and balance. KUHAP harus tetap menjamin adanya pemisahan fungsi yang tegas dan akuntabel," ujarnya.
Syarbaini juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan tidak ingin melihat dominasi lembaga penegak hukum yang berpotensi menyimpang.
Menanggapi kritik tersebut, Prof. Pujiono menegaskan bahwa RKUHAP tetap mengakui pemisahan fungsi penyidik dan penuntut.
TAPANULI SELATAN Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan tertib dan damai. Kegiatan ini diawali d
Nasional
MATARAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mataram mengamankan seorang terduga pelaku penjarahan yang terjadi di tengah insiden unjuk rasa
Hukum dan Kriminal
BLORA Aparat Kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga menjadi pelaku pembakaran pos jaga di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. A
Hukum dan Kriminal
MEDAN Sidang Paripurna DPRD Kota Medan mengenai Penjelasan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang P
Politik
MEDAN Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Medan tampak sepi dari pengunjung dan menerapkan langkah pengamanan ekstra menyusul aksi demon
Nasional
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ricuh yang terjadi selama aksi
Pemerintahan
LANGKAT Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan bersama pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi damai di depan kant
Nasional
DELISERDANG Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemerintahan
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengakui bahwa sosok pria dalam video viral yang tengah bere
Politik
JAKARTA Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi
Nasional