KPK Temukan Uang Rp 2,8 Miliar dan Dua Senjata Api di Rumah Kadis PUPR Sumut Nonaktif Topan Ginting!

MEDAN -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap temuan mengejutkan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di rumah Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp 2,8 miliar dan dua senjata api beserta amunisinya.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penggeledahan berlangsung pada Rabu (2/7/2025) dan berlangsung selama lebih dari 7 jam.

"Dalam penggeledahan tersebut tim mengamankan sejumlah uang senilai sekitar Rp 2,8 miliar dan juga dua senjata api. Terkait senpi, nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak kepolisian," kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Senjata Api & Uang Tunai

Senjata api yang ditemukan terdiri dari:

1 Pistol Baretta dengan 7 butir amunisi,

1 Senapan angin dengan 2 pak amunisi air gun.

Sementara itu, uang yang diamankan disita dalam bentuk 28 pak uang tunai yang totalnya mencapai Rp 2,8 miliar.

"Kami masih melakukan verifikasi dan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Asal usul senjata api juga sedang didalami," tambah Budi.

Latar Kasus Korupsi Proyek Jalan

Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur jalan di Mandailing Natal. Topan Ginting diduga mengatur pemenangan lelang untuk perusahaan tertentu, yang berujung pada kerugian negara.

KPK telah menetapkan lima orang tersangka, antara lain:

Topan Ginting (TOP) – Kadis PUPR Sumut (nonaktif)

Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua

Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Sumut

M. Akhirun Pilang (KIR) – Direktur PT DNG

M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) – Direktur PT RN

"Saat ini tim KPK masih melakukan rangkaian kegiatan penggeledahan di beberapa titik di wilayah Sumatera Utara," pungkas Budi.

Pengawasan Publik & Transparansi

Publik mendesak agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan. Temuan uang dan senjata api di kediaman pejabat publik makin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan jabatan secara sistemik.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyeret nama pejabat penting dan menyingkap kemungkinan adanya jaringan korupsi yang lebih luas dalam proyek infrastruktur di daerah.*