TANJUNGPINANG - Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) kapal ferry di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP), Tanjungpinang.
Proyek yang diluncurkan sejak akhir 2024 itu kini menuai sorotan tajam karena dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf, membenarkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan proses pengumpulan data dan bahan keterangan terkait proyek tersebut.
"Benar, sedang dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan," ujar Yusnar, Senin (8/7/2025).
Menurutnya, penyidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap relevan dengan penerapan sistem e-ticketing di pelabuhan tersebut.
Namun Yusnar belum dapat membeberkan secara detail siapa saja pihak-pihak yang telah dipanggil dalam tahap awal penyelidikan ini.
"Ada beberapa orang atau pihak yang sudah dimintai keterangan. Pihak-pihak terkait penerapan sistem e-ticketing kapal ferry di Pelabuhan Sri Bintan Pura," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, sistem e-ticketing di Pelabuhan SBP mulai diberlakukan pada akhir 2024 melalui kerja sama antara pihak pelabuhan dengan perusahaan swasta penyedia layanan aplikasi dan perangkat tiket digital.
Namun, sejak awal penerapannya, kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pengguna jasa.
Dalam praktiknya, banyak pengguna yang mengeluhkan tidak berfungsinya mesin e-ticketing di pintu masuk pelabuhan.
Dari empat unit mesin yang terpasang, sebagian besar sering dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk pembelian tiket secara elektronik.
Akibatnya, banyak penumpang yang masih memilih membeli tiket secara manual melalui loket.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan atas efektivitas penggunaan anggaran serta transparansi kerja sama dengan pihak swasta.
Kejati Kepri pun mendalami indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pengelolaan sistem tersebut.
Yusnar menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berada pada tahap awal, dan pihaknya akan terus mengembangkan informasi berdasarkan hasil klarifikasi dan dokumen yang dikumpulkan.
"Segala bentuk indikasi yang ditemukan akan didalami lebih lanjut. Jika ditemukan adanya unsur pidana, maka penyidikan akan ditingkatkan," tutupnya.
Kejaksaan mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya program pelayanan publik dan melaporkan jika menemukan dugaan penyalahgunaan anggaran atau wewenang.*
(d/a008)
JAKARTA Pemerintah Indonesia didesak untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial (artificial in
Sains & Teknologi
SAMOSIR Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan diskusi intensif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, m
Pendidikan
BENGKULU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait peng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten Samosir tengah menyusun master plan pembangunan kawasan pantai sepanjang 22 kilometer yang membentang dari
Pariwisata
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik saat mendampingi Direktur Utama PT Angels Products, Tony
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sidah Alatas, seorang notaris asal Kota Bogor, Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap seorang notaris sekaligus akad
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Awal bulan di pertengahan tahun 2025 menjadi pengingat pahit bagi warga Jakarta. Hujan deras disertai air kiriman dari wilayah h
Peristiwa