Dalam kasus ini, Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp750 juta, dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar.
Namun, dalam tuntutannya, Jaksa tidak menuntut uang pengganti, karena Lembong tidak diduga menerima uang hasil korupsi.
Tindakannya dikatakan lebih menguntungkan sejumlah pihak swasta yang diberikan izin impor.
Jaksa meyakini Lembong melanggar Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, karena diduga memberikan izin impor gula kepada sejumlah perusahaan swasta yang tidak berhak, tanpa melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp578 miliar.
Selain itu, Lembong juga dituduh memberikan persetujuan perpanjangan izin operasi pasar gula untuk stabilisasi harga kepada Induk Koperasi Kartika (Inkopkar) dan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), yang bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengimpor gula.
Tindakan ini, menurut jaksa, turut menyebabkan kerugian negara.
Sidang kasus ini masih berlanjut dan akan mengungkapkan lebih banyak fakta serta argumen yang akan mempengaruhi keputusan akhir Majelis Hakim.*
(tt/a008)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
