Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA — Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali menutupi wajahnya saat diekspos dalam proses pengumuman perkara atau pemeriksaan di Gedung Merah Putih.
Beberapa di antaranya bahkan menggunakan topi dan masker sebagai upaya menghindari sorotan kamera media.
Fenomena ini kembali terlihat dalam penahanan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, bersama empat tersangka lainnya.
Kelima tersangka memilih menutupi wajah saat ekspos perkara berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada aturan khusus yang melarang penggunaan penutup wajah oleh tahanan saat ekspos.
"Selama ini memang belum ada ketentuan yang mengatur secara detail," kata Budi kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
KPK pun tengah membahas mekanisme yang dapat dijadikan pedoman dalam menangani fenomena tersebut ke depan.
Langkah ini bertujuan agar ada ketentuan yang jelas bagi para tahanan maupun pihak terkait saat ekspos kasus.
"Kami sedang menyusun pengaturan atau mekanisme yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pihak, khususnya tahanan yang menjalani pemeriksaan," ujar Budi.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa saat ini belum ada regulasi mengenai kewajiban tersangka korupsi untuk membuka wajahnya dalam ekspos.
Ia menilai aturan terkait hal ini perlu dibahas dan dibentuk oleh DPR agar tidak ada ketidakjelasan di lapangan.
"Jika masyarakat menganggap perlu, hal ini harus diatur dalam Undang-Undang. Agar saat seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditahan dan diumumkan, wajahnya dapat diperlihatkan supaya ada efek jera dan rasa malu," ujar Johanis beberapa waktu lalu.
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL