Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara.
Hari ini, KPK memeriksa delapan orang saksi, termasuk mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) berinisial MJSN, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Medan, Rabu (16/7/2025).
"Hari ini, Rabu, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis.
Budi menegaskan, seluruh saksi yang dipanggil hadir dalam pemeriksaan tersebut.
Berikut daftar lengkap para saksi yang diperiksa oleh KPK:
- EYS, Plt Kadis PUPR Mandailing Natal
- NTL, Pokja PUPR Madina
- ISB, Ibu rumah tangga
- MJSN, Mantan Bupati Mandailing Natal
- TFL, Komisaris PT Dalihan Natolu
- MRM, Bendahara PT Dalihan Natolu
- MH, Direktur dan pemegang saham PT Rona Na Mora
- SAM, Wakil Direktur PT Dalihan Natolu
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus besar yang menyeret Kepala Dinas PUPR Sumut nonaktif, Topan Ginting, dan empat tersangka lainnya, yang sebelumnya tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada akhir Juni lalu.
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan jalan di wilayah Kota Pinang, Gunung Tua, hingga ruas Hutaimbaru–Sipiongot bernilai total Rp 231,8 miliar diduga kuat dikorupsi oleh para tersangka.
KPK menyebut, Topan Ginting memerintahkan bawahannya, RES, untuk menunjuk rekanan tanpa proses lelang.
KIR, Direktur PT DNG, yang merupakan pihak swasta, dibawa langsung oleh Topan saat survei lokasi proyek. KIR bersama RAY, Direktur PT RN, kemudian diketahui memberi suap kepada tiga pejabat terkait untuk memenangkan proyek.
"Ada kecurangan. Penunjukan rekanan tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Ini adalah praktik nepotisme dan kolusi yang merugikan negara," tegas Asep.
KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan keterlibatan pihak lain, termasuk yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan swasta di Mandailing Natal.*
(d/a008)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL