Skandal Solar DLHK Badung: BPK Temukan Dugaan Penyelewengan Rp9 Miliar

BADUNG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung kini tengah berada dalam sorotan tajam usai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali mengungkap dugaan penyelewengan penggunaan bahan bakar jenis solar senilai Rp9 miliar.

Audit yang dilakukan pada 9 April hingga 8 Mei 2024 terhadap laporan keuangan Pemkab Badung tahun anggaran 2024 menemukan bahwa armada truk DLHK diduga menyalahgunakan kuota bahan bakar untuk keuntungan pribadi, bekerja sama dengan beberapa SPBU rekanan.

Modus: Kupon Solar Jadi Uang Tunai

Menurut laporan BPK, kupon solar yang seharusnya ditukar dengan BBM justru digunakan untuk mencairkan uang tunai di SPBU. Setidaknya 90 unit truk DLHK terindikasi ikut dalam praktik tersebut.

Setiap kendaraan menerima jatah 750 liter solar per bulan, namun berdasarkan kebutuhan operasional riil, jumlah tersebut dinilai tidak wajar dan membuka ruang besar untuk manipulasi.

"Modusnya sederhana, tapi merugikan negara secara signifikan. Ada indikasi kerja sama sistematis antara sopir dan pihak SPBU," ungkap sumber internal BPK.

BPK Desak Pengembalian Dana

BPK RI menegaskan bahwa dana yang diselewengkan harus segera dikembalikan. Jika tidak, laporan keuangan daerah berisiko cacat opini, dan kasus ini bisa didorong ke ranah hukum.

Beberapa pihak mulai melakukan pengembalian dana, termasuk SPBU yang telah menyetor hampir Rp1 miliar, serta beberapa sopir dengan jumlah bervariasi.

Namun hingga kini, Plt. Kepala DLHK Badung, Ida Bagus Gede Arjana, enggan memberi penjelasan rinci.

"Silakan konfirmasi ke Inspektorat," ujarnya singkat saat dihubungi wartawan.

Inspektorat: Masih Dalam Proses

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Badung, Ni Luh Suryaniti, membenarkan bahwa proses pemeriksaan dan verifikasi pengembalian dana masih berlangsung.

"Kita pastikan semua berjalan sesuai rekomendasi BPK. Penanganan terus kami lakukan," ujarnya.

Citra Birokrasi Tercoreng

Skandal ini mencoreng citra birokrasi Kabupaten Badung yang selama ini dikenal memiliki anggaran besar dan pengelolaan keuangan yang relatif tertib. Publik menuntut transparansi serta tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.

"Kalau hanya masyarakat kecil salah pakai BBM langsung kena pidana. Tapi ini triliunan uang rakyat dipakai semena-mena, harus ada keadilan!" ujar salah satu aktivis antikorupsi Bali.*