Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
BADUNG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung kini tengah berada dalam sorotan tajam usai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali mengungkap dugaan penyelewengan penggunaan bahan bakar jenis solar senilai Rp9 miliar.
Audit yang dilakukan pada 9 April hingga 8 Mei 2024 terhadap laporan keuangan Pemkab Badung tahun anggaran 2024 menemukan bahwa armada truk DLHK diduga menyalahgunakan kuota bahan bakar untuk keuntungan pribadi, bekerja sama dengan beberapa SPBU rekanan.
Modus: Kupon Solar Jadi Uang Tunai
Menurut laporan BPK, kupon solar yang seharusnya ditukar dengan BBM justru digunakan untuk mencairkan uang tunai di SPBU. Setidaknya 90 unit truk DLHK terindikasi ikut dalam praktik tersebut.
Setiap kendaraan menerima jatah 750 liter solar per bulan, namun berdasarkan kebutuhan operasional riil, jumlah tersebut dinilai tidak wajar dan membuka ruang besar untuk manipulasi.
"Modusnya sederhana, tapi merugikan negara secara signifikan. Ada indikasi kerja sama sistematis antara sopir dan pihak SPBU," ungkap sumber internal BPK.
BPK Desak Pengembalian Dana
BPK RI menegaskan bahwa dana yang diselewengkan harus segera dikembalikan. Jika tidak, laporan keuangan daerah berisiko cacat opini, dan kasus ini bisa didorong ke ranah hukum.
Beberapa pihak mulai melakukan pengembalian dana, termasuk SPBU yang telah menyetor hampir Rp1 miliar, serta beberapa sopir dengan jumlah bervariasi.
Namun hingga kini, Plt. Kepala DLHK Badung, Ida Bagus Gede Arjana, enggan memberi penjelasan rinci.
"Silakan konfirmasi ke Inspektorat," ujarnya singkat saat dihubungi wartawan.
Inspektorat: Masih Dalam Proses
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Badung, Ni Luh Suryaniti, membenarkan bahwa proses pemeriksaan dan verifikasi pengembalian dana masih berlangsung.
"Kita pastikan semua berjalan sesuai rekomendasi BPK. Penanganan terus kami lakukan," ujarnya.
Citra Birokrasi Tercoreng
Skandal ini mencoreng citra birokrasi Kabupaten Badung yang selama ini dikenal memiliki anggaran besar dan pengelolaan keuangan yang relatif tertib. Publik menuntut transparansi serta tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.
"Kalau hanya masyarakat kecil salah pakai BBM langsung kena pidana. Tapi ini triliunan uang rakyat dipakai semena-mena, harus ada keadilan!" ujar salah satu aktivis antikorupsi Bali.*
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL