KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini, terdiri dari tiga penerima suap dan dua pemberi suap.
Berikut daftarnya:
Penerima Suap:
- Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut)
- Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua, Dinas PUPR Provinsi Sumut)
- Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumut)
Pemberi Suap:
- M. Akhirun Efendi Piliang (Dirut PT DNG)
- M. Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT RN)
Diduga, kedua pihak swasta menyuap para pejabat tersebut untuk memenangkan proyek melalui pengaturan lelang elektronik (e-katalog).
Para tersangka dijerat dengan pasal berbeda.
Pejabat penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a/b, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
JAKARTA Timnas Indonesia U23 akan kembali berhadapan dengan rival tangguhnya, Timnas Vietnam U23, dalam partai puncak Piala AFF U23 2
Olahraga
BANDA ACEH Puluhan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh mengikuti seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Tawakkal Speci
Kesehatan
JAKARTA Setiap negara memiliki karakteristik dan kebutuhan ekonomi yang berbeda. Hal ini menjadi alasan utama mengapa sistem ekonomi yan
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo Notodiprojo, kembali menyoroti keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo usai kehadira
Politik
TAPANULI TENGAH Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di w
Hukum dan Kriminal
SEMARANG Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melontarkan kritik menohok terhadap kebiasaan sejumlah pejabat yang dinilai terlalu sibuk mem
Politik
JAKARTA Sekretaris Kabinet (Seskab) Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Imigrasi dan Permas
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Komitmen untuk mengembangkan bakat dan prestasi generasi muda dalam bidang olahraga kembali ditunjukkan melalui gelaran
Olahraga
JAKARTA Pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, membantah tudingan bahwa dirinya dan rekanrekannya didalang
Politik
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam program bantuan kuota int
Hukum dan Kriminal