Istana Belum Ganti Dua Wamen Tersangkut Kasus, Mensesneg Sebut Masih Tunggu Evaluasi Kebutuhan
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan pernyataan tegas usai menerima vonis 3 tahun 6 bulan penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/7/2025).
Ia menyebut putusan itu mencerminkan ketidakadilan dan menilai hukum telah menjadi alat kekuasaan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Hasto membandingkan nasibnya dengan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong (Tom Lembong), yang juga terseret dalam kasus dugaan korupsi dan merasa menjadi korban tekanan kekuasaan.
"Ini adalah realitas, sebagaimana dialami oleh sahabat saya Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan," ujar Hasto usai sidang vonis.
Hasto menyatakan sejak awal persidangan dirinya telah mendengar kabar bahwa vonis yang akan dijatuhkan berkisar antara 3,5 hingga 4 tahun penjara.
Oleh karena itu, dalam pembelaan (pleidoi) pribadinya ia mengusung tema "Menggugat Keadilan".
"Sejak April lalu saya sudah mengetahui informasi soal vonis ini. Maka saya memutuskan untuk menggugat keadilan dalam pleidoi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal terhadap ketidakadilan hukum, termasuk dirinya sendiri.
"Sebagaimana Tom Lembong tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka yang mencari keadilan tidak bisa menghindari," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga mengungkapkan rencananya untuk menempuh pendidikan hukum.
Ia menyebut telah diterima sebagai mahasiswa program sarjana hukum sejak Juni 2025 lalu.
"Saya sudah mengantisipasi. Saya sudah diterima sebagai mahasiswa S1 Hukum. Niat saya, ingin membela korban-korban ketidakadilan, terutama rakyat kecil," ujar Hasto dengan penuh tekad.
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK
BEIJING Reaktor fusi Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) milik China kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menca
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL