DPRD Batu Bara Dorong Pusat UMKM di Pintu Tol Lima Puluh, Potensi Baru Tingkatkan Ekonomi dan PAD Daerah
BATU BARA Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan (Dapil) I melaksanakan kegiatan Reses Tahap II Tahun 2026 di Desa Sumber Mak
EKONOMI
JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran atas maraknya praktik prostitusi yang diduga terjadi di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Informasi tersebut disampaikan langsung kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, dalam sebuah forum diskusi di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (31/7/2025).
Menurut Rahayu, laporan yang diterimanya menyebutkan bahwa praktik prostitusi tersebut melibatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menyasar para pekerja serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pembangunan IKN.
"IKN sudah terkenal dengan bordil-bordilnya yang melayani para tukang dan ASN yang kesepian," ungkap keponakan Presiden RI Prabowo Subianto dengan penuh keprihatinan.
Selain IKN, Rahayu juga mengungkap praktik serupa terjadi di beberapa wilayah Papua, khususnya di sekitar area pertambangan.
Ia menyebut bahwa para korban TPPO sebagian besar menyadari kondisi mereka, namun terpaksa bertahan karena minimnya lapangan pekerjaan layak.
"Papua itu terkenal melayani mereka yang bekerja di tambang-tambang," ujar Rahayu.
Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan bahwa para korban kerap kali terjebak dalam lingkaran eksploitasi.
Selain beban ekonomi, mereka juga menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang menyulitkan untuk keluar dari situasi tersebut.
"Mereka bukan tidak mau keluar. Tapi rasa malu, tekanan sosial, dan tidak adanya pekerjaan alternatif membuat mereka sulit berpindah," ucapnya.
Sebagai solusi, Rahayu menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak sebagai salah satu pendekatan utama dalam memberantas TPPO.
Ia menyerukan agar pemerintah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap korban, bukan hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi yang holistik.
"Semua ini berkaitan. Jika kita ingin sungguh-sungguh memberantas TPPO, maka keberpihakan kepada korban harus menjadi fokus utama," tegas Rahayu.*
(sn/a008)
BATU BARA Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan (Dapil) I melaksanakan kegiatan Reses Tahap II Tahun 2026 di Desa Sumber Mak
EKONOMI
LANGKAT Dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan kelahiran mencuat di salah satu Puskesmas di Kabupaten Langkat. Kasus ini menjadi perh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyerukan konsolidasi nasional relawan sebagai langkah memperkuat dukungan terhadap pemerintahan Pr
POLITIK
JAKARTA Roy Suryo sempat terlibat adu argumen dengan petugas kepolisian menjelang proses pelimpahan tahap II ke Kejaksaan Negeri Jakarta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026), untuk men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah kembali menguat pada perdagangan awal pekan, Senin (22/6/2026). Mata uang
EKONOMI
LOS ANGELES Timnas Belgia harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Iran tanpa gol pada laga Grup G Piala Dunia 2026 yang berlangsu
OLAHRAGA
TANJUNG VERDE Tim debutan Piala Dunia 2026, Tanjung Verde, kembali mencuri perhatian publik sepak bola dunia setelah berhasil menahan im
OLAHRAGA
ATLANTA Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, memastikan Lamine Yamal telah kembali berada dalam kondisi terbaik setelah pulih dari
OLAHRAGA
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) untuk tidak melakukan penahana
HUKUM DAN KRIMINAL