Kapolri Ajak Waspadai Spionase Berkedok Pengungsi dan Wisatawan

JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh jajaran, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya oknum spionase ke wilayah Indonesia yang menyamar sebagai pengungsi atau wisatawan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imipas di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dalam forum tersebut, Kapolri menekankan pentingnya kehati-hatian di tengah dinamika global yang terus berkembang.

"Di tengah situasi global yang ada ini tentunya kita harus selalu waspada. Mereka tidak hanya masuk karena mengungsi atau sebagai wisatawan, namun di satu sisi mereka juga bisa merupakan spionase-spionase," ujar Jenderal Sigit.

Kapolri menambahkan, potensi ancaman dari aktor asing tersebut dapat berupa kegiatan intelijen yang bertujuan memengaruhi stabilitas nasional.

Bahkan, tindakan-tindakan spionase bisa diarahkan untuk melemahkan kedaulatan suatu negara.

"Kita tahu bahwa setiap negara memiliki kepentingan menjaga dan mengamankan wilayahnya. Namun, ada juga prinsip untuk melemahkan negara lain. Hal ini tentu harus kita waspadai bersama," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Polri dan Kementerian Imipas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) serta sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna memperkuat koordinasi lintas sektor.

Adapun MoU tersebut mencakup sinergisitas tugas dan fungsi di bidang kepolisian, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Penandatanganan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah kolaboratif yang lebih konkret antar-lembaga.

Beberapa PKS yang turut diteken di antaranya mencakup kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Polri dalam hal pendidikan dan pelatihan intelijen dasar bagi pejabat serta pegawai imigrasi.

Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan menyepakati kerja sama terkait pengelolaan data tahanan, anak, warga binaan, serta tata kelola senjata api non-organik Polri/TNI dan peralatan keamanan lainnya.