JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makanan Tambahan (PMT) yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita.
Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan RI pada periode 2016 hingga 2020, ketika kementerian tersebut dipimpin oleh Menkes Nila Moeloek dan dilanjutkan oleh Menkes Terawan Agus Putranto.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa program PMT seharusnya bertujuan memberikan asupan nutrisi tambahan berupa biskuit bergizi dan premiks kepada ibu hamil dan anak-anak untuk menekan angka stunting.
Baca Juga:
Namun, KPK menduga terdapat praktik pengurangan kualitas dan kuantitas nutrisi dalam program tersebut.
"Yang seharusnya diberikan adalah makanan bergizi tinggi, namun yang didistribusikan justru campuran tepung dan gula. Ini tentu sangat memprihatinkan karena menyangkut kesehatan kelompok rentan," ujar Asep, Kamis (7/8/2025).
Baca Juga:
KPK menduga bahwa sejumlah pihak terlibat dalam praktik pengurangan komposisi bahan makanan, baik dari sisi nutrisi maupun jumlahnya, yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
Hal ini juga berdampak pada penurunan harga pengadaan, yang patut diduga berkaitan dengan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa akibat dari pengurangan tersebut, manfaat gizi dari PMT tidak tercapai secara optimal.
Bahkan ditemukan kasus ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan menjelang persalinan karena konsumsi makanan tambahan yang tidak sesuai standar.
"Program yang seharusnya menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman stunting malah berpotensi disalahgunakan. Ini menjadi perhatian serius kami," ujarnya.
Menanggapi penyelidikan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Rokomyanmas, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
Ia menegaskan bahwa kasus tersebut terjadi sebelum masa kepemimpinan Menteri Kesehatan saat ini, Budi Gunadi Sadikin.
PEKANBARU Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau berhasil membongkar praktik penyelewengan distribusi bahan bakar
Hukum dan Kriminal
KLATEN Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Marthinus Hukom, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mem
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia tengah berupaya mencari solusi terbaik
Nasional
ACEH Kepolisian Resor Aceh Utara berhasil menangkap enam pria yang diduga menyebarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam melalui k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Rekening milik Ustaz Das&039ad Latif yang digunakan untuk keperluan pembangunan masjid mengalami pemblokiran oleh Pusat Pelapo
Peristiwa
MEDAN Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Soetarto, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi memperluas layanan bus listrik ya
Pemerintahan
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk percepatan operasi pasar beras dengan total volume 1,3 juta ton
Ekonomi
TAPANULI TENGAH Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis malam, pukul 22.29 WIB
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Warga Jalan Sihoring Koring, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumater
Peristiwa
