KPK Selidiki Dugaan Korupsi Program Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Balita di Kemenkes 2016–2020

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Program Makanan Tambahan (PMT) yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita.

Program ini dijalankan oleh Kementerian Kesehatan RI pada periode 2016 hingga 2020, ketika kementerian tersebut dipimpin oleh Menkes Nila Moeloek dan dilanjutkan oleh Menkes Terawan Agus Putranto.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa program PMT seharusnya bertujuan memberikan asupan nutrisi tambahan berupa biskuit bergizi dan premiks kepada ibu hamil dan anak-anak untuk menekan angka stunting.

Namun, KPK menduga terdapat praktik pengurangan kualitas dan kuantitas nutrisi dalam program tersebut.

"Yang seharusnya diberikan adalah makanan bergizi tinggi, namun yang didistribusikan justru campuran tepung dan gula. Ini tentu sangat memprihatinkan karena menyangkut kesehatan kelompok rentan," ujar Asep, Kamis (7/8/2025).

KPK menduga bahwa sejumlah pihak terlibat dalam praktik pengurangan komposisi bahan makanan, baik dari sisi nutrisi maupun jumlahnya, yang kemudian berdampak pada menurunnya kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.

Hal ini juga berdampak pada penurunan harga pengadaan, yang patut diduga berkaitan dengan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa akibat dari pengurangan tersebut, manfaat gizi dari PMT tidak tercapai secara optimal.

Bahkan ditemukan kasus ibu hamil yang mengalami masalah kesehatan menjelang persalinan karena konsumsi makanan tambahan yang tidak sesuai standar.

"Program yang seharusnya menyelamatkan generasi masa depan dari ancaman stunting malah berpotensi disalahgunakan. Ini menjadi perhatian serius kami," ujarnya.

Menanggapi penyelidikan tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Rokomyanmas, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

Ia menegaskan bahwa kasus tersebut terjadi sebelum masa kepemimpinan Menteri Kesehatan saat ini, Budi Gunadi Sadikin.

"Kami menghargai proses penyelidikan yang tengah dilakukan oleh KPK, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Program tersebut terjadi pada periode 2016–2020, sebelum era kepemimpinan Menkes Budi," ujar Aji, Minggu (20/7/2025).

KPK hingga kini masih mendalami kasus tersebut dan belum menyampaikan identitas pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Proses penyelidikan terus dilakukan guna mengungkap adanya potensi kerugian negara serta dampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat program.

Kasus ini menjadi perhatian luas publik, mengingat program PMT merupakan bagian dari strategi nasional percepatan penurunan stunting, yang merupakan isu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.*

(bb/a008)