Peran Dadan Hindayana Terkuak di Skema Jual Titik SPPG MBG, Uang Mengalir ke Atas
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengambil langkah tegas dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait distribusi kuota haji tahun 2024.
Salah satu lokasi yang menjadi target penggeledahan adalah kantor biro perjalanan haji dan umrah Maktour yang terletak di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dalam proses penggeledahan yang berlangsung pada Kamis (14/8), tim penyidik menemukan indikasi awal adanya upaya penghilangan barang bukti.
"Dalam penggeledahan di kantor biro perjalanan haji MK di wilayah Jakarta, penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti," ujar Budi kepada awak media, Jumat (15/8).
KPK saat ini tengah mengevaluasi temuan tersebut dan membuka kemungkinan untuk menerapkan pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice) kepada pihak-pihak yang diduga menghalangi proses hukum.
"Penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan pengenaan pasal 21 terkait obstruction of justice kepada pihak swasta yang berupaya merintangi atau menghalangi penyidikan, termasuk dengan cara menghilangkan barang bukti," tegas Budi.
Penggeledahan di kantor Maktour merupakan bagian dari serangkaian langkah KPK dalam menelusuri kasus dugaan penyimpangan distribusi kuota tambahan haji tahun 2024, yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.
Seharusnya, kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah dibagi sesuai aturan yakni 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus.
Namun, menurut penyelidikan awal, terjadi pembagian kuota yang tidak proporsional, yakni 50% untuk masing-masing jenis layanan, yang menyebabkan potensi kerugian negara melebihi Rp1 triliun.
Dana haji yang seharusnya dikelola negara untuk jemaah reguler diduga mengalir ke pihak swasta, termasuk perusahaan travel yang menawarkan layanan haji khusus.
Selain kantor Maktour, KPK juga telah menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan sebuah rumah tinggal di kawasan Depok.
Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya:
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran pihak swasta, Glory Harimas Sihombing (GHS), dalam kasus dugaan korupsi tata kelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran direksi dan komisaris lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara
EKONOMI
SINGKIL Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 tahun 2026, Polres Aceh Singkil melaksanakan kegiatan anjangsana kepada para pu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyiapkan sejumlah kantong parkir atau parkir satelit di sekitar Stadion Teladan guna mengantisipasi lonjak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan dasar militer s
PEMERINTAHAN
JAKARTA Relawan Garda Prabowo melaporkan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, ke B
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti
EKONOMI
JAKARTA Pemeriksaan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya oleh penyidik Kejaksaan Agung mengungkap perkembangan bar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN