
Warga Desa Sampali Tersingkir, Proyek Mewah Jalan Terus di Atas Tanah Sengketa
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
PEKANBARU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru pada Senin, 2 Desember 2024, yang berujung pada penangkapan sembilan orang, termasuk Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Penangkapan ini terkait dugaan kasus korupsi, di mana uang senilai Rp 1 miliar turut disita sebagai barang bukti.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa selain Risnandar, ada delapan orang lainnya yang diamankan di Pekanbaru dan satu orang yang ditangkap di Jakarta. Semua yang terlibat kini berada di gedung KPK untuk dimintai keterangan lanjutan terkait keterlibatan mereka dalam praktik korupsi tersebut.Risnandar Mahiwa, yang kini menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, terlihat tiba di gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada sekitar pukul 17.38 WIB, mengenakan pakaian biru dan masker hitam. Saat dibawa masuk ke gedung KPK, Risnandar hanya diam dan tidak memberikan tanggapan apapun kepada awak media yang menunggu di lokasi. Dia kemudian langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa lebih lanjut.
KPK menduga bahwa Risnandar terlibat dalam praktik pungutan yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan Kota Pekanbaru, termasuk Kepala Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tersebut. “Benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru ini dilakukan dalam rangka penyelidikan lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.Selama OTT yang dilakukan, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dengan nilai mencapai Rp 1 miliar. Pihak KPK menyatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan transaksi korupsi yang melibatkan pejabat di Kota Pekanbaru.
Proses penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan memastikan tindak pidana korupsi ini dapat diproses secara hukum. Selain Risnandar, KPK juga membawa satu orang lainnya ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kasus ini.Pascapenangkapan Risnandar, Pemerintah Provinsi Riau segera menunjuk Roni Rakhmat untuk menggantikan posisi Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di Kota Pekanbaru tetap berjalan dengan lancar, sementara proses hukum terhadap Risnandar berlangsung.Penangkapan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di berbagai level pemerintahan.
(JOHANSIRAIT)
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan KriminalBANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
NasionalJAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
PolitikPADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
PeristiwaLUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
PemerintahanDENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
PemerintahanJAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
PemerintahanRIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
PendidikanJAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik