Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
PEKANBARU– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru pada Senin, 2 Desember 2024, yang berujung pada penangkapan sembilan orang, termasuk Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Penangkapan ini terkait dugaan kasus korupsi, di mana uang senilai Rp 1 miliar turut disita sebagai barang bukti.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengonfirmasi bahwa selain Risnandar, ada delapan orang lainnya yang diamankan di Pekanbaru dan satu orang yang ditangkap di Jakarta. Semua yang terlibat kini berada di gedung KPK untuk dimintai keterangan lanjutan terkait keterlibatan mereka dalam praktik korupsi tersebut.Risnandar Mahiwa, yang kini menjabat sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, terlihat tiba di gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada sekitar pukul 17.38 WIB, mengenakan pakaian biru dan masker hitam. Saat dibawa masuk ke gedung KPK, Risnandar hanya diam dan tidak memberikan tanggapan apapun kepada awak media yang menunggu di lokasi. Dia kemudian langsung dibawa menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa lebih lanjut.
KPK menduga bahwa Risnandar terlibat dalam praktik pungutan yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan Kota Pekanbaru, termasuk Kepala Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tersebut. “Benar, penangkapan terhadap Pj Wali Kota Pekanbaru ini dilakukan dalam rangka penyelidikan lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.Selama OTT yang dilakukan, KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dengan nilai mencapai Rp 1 miliar. Pihak KPK menyatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan transaksi korupsi yang melibatkan pejabat di Kota Pekanbaru.
Proses penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan memastikan tindak pidana korupsi ini dapat diproses secara hukum. Selain Risnandar, KPK juga membawa satu orang lainnya ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kasus ini.Pascapenangkapan Risnandar, Pemerintah Provinsi Riau segera menunjuk Roni Rakhmat untuk menggantikan posisi Risnandar sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di Kota Pekanbaru tetap berjalan dengan lancar, sementara proses hukum terhadap Risnandar berlangsung.Penangkapan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi di berbagai level pemerintahan.
(JOHANSIRAIT)
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL