JAKARTA — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, akhirnya angkat bicara setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Usai menjalani pemeriksaan, Noel memberikan pernyataan kepada media, membantah sejumlah informasi yang beredar di publik.
Salah satunya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Baca Juga:
"Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT. Saya datang memenuhi panggilan sebagai bentuk tanggung jawab saya," ujar Noel di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025).
Noel juga membantah bahwa perkara yang menjeratnya berkaitan dengan tindak pemerasan.
Baca Juga:
Menurutnya, narasi yang berkembang di ruang publik saat ini perlu diluruskan agar tidak menjadi persepsi yang menyudutkan.
"Kasus saya bukan kasus pemerasan. Saya berharap agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor dan memberatkan saya," tegasnya.
Meski demikian, KPK tetap menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam konferensi pers terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto membeberkan bahwa Noel sejak awal mengetahui adanya praktik pengumpulan dana di balik proses pengurusan sertifikat K3.
Bahkan, menurut KPK, Noel tidak hanya mengetahui, tetapi juga turut menerima dana yang dihimpun tersebut.
"Peran saudara IEG (Immanuel Ebenezer) dalam perkara ini cukup jelas. Ia mengetahui, membiarkan, dan bahkan meminta bagian," kata Setyo kepada awak media.
KPK mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp3 miliar diterima oleh Noel pada Desember 2024, hanya dua bulan setelah dirinya dilantik sebagai Wakil Menteri.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
