JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan tindakan tegas terhadap massa aksi yang melakukan tindakan anarkistis dalam unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Arahan tersebut disampaikan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan tertutup di Bogor pada Sabtu (30/8/2025).
Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi situasi keamanan nasional yang belakangan memanas. Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak warga negara, namun tidak dapat dibenarkan jika disampaikan dengan cara anarkis.
Penindakan di Sejumlah Wilayah
Berdasarkan data terbaru, sejumlah kepolisian daerah telah menangani ratusan massa aksi:
Polda Metro Jaya: 91 orang diamankan, 86 telah dipulangkan, 5 masih diperiksa.
Polda Sumsel: 63 orang dalam tahap pemeriksaan.
Polda DIY: 60 orang dalam tahap pemeriksaan.
Polda Sumut: 50 orang diamankan, 48 telah dipulangkan, 2 masih diperiksa karena positif narkoba.
Polda Jambi: 17 orang telah dipulangkan.
Polda Banten: 15 orang masih diperiksa.
Polda Sulbar: 6 orang masih diperiksa.
Polda Papua Barat Daya: 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Polda Sulteng dan NTB: Masing-masing 1 orang telah dipulangkan.
Presiden: Aspirasi Harus Disampaikan Tanpa Anarki
Presiden Prabowo melalui Kapolri menekankan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik harus sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ia menyesalkan adanya unjuk rasa yang berujung pembakaran gedung, fasilitas umum, hingga penyerangan terhadap markas tertentu.
"Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas terhadap segala bentuk aksi anarkis, sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Kapolri Jenderal Sigit.
Lebih lanjut, Kapolri meminta masyarakat tetap tenang, tidak terprovokasi oleh ajakan yang dapat memecah belah bangsa, serta menyalurkan aspirasi melalui jalur yang konstitusional dan damai.*
(d/j006)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
