Skandal Migas Mengemuka: Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di Pertamina dan KKKS

JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) kembali memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode 2018–2023.

Sebanyak 11 saksi dipanggil dan diperiksa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (10/9), sebagai bagian dari proses pendalaman perkara yang tengah menjerat sejumlah tersangka, termasuk tersangka utama berinisial HW.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara para tersangka.

"Sebelas saksi hadir untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik JAM Pidsus," ujar Anang dalam keterangan tertulisnya.

Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai institusi strategis, baik dari internal Pertamina maupun kalangan perbankan dan instansi pemerintah terkait. Mereka antara lain:

TM – Senior Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional (2024–sekarang)

VB – Department Head Bank Mandiri

FM – Group Head Commercial Banking 3 Bank Mandiri (2023)

ARI – Senior Relationship Manager Bank Mandiri

BSP – Mantan Koordinator Harga dan Subsidi Kementerian ESDM

CR – Manager Crude Trading Pertamina ISC (2016–2017)

LSH – Manager Supply Chain Monitoring and Deviation Management PT Pertamina (Persero)

ATSS – Manager Product Operation ISC (2018–2019)

SRJ – Direktur Pembinaan Kegiatan Usaha Hilir Migas (2020–2022)

SS – Crude Trading Manager ISC (2018–2021)

ISR – Analyst I Crude Oil Import Supply, Direktorat OFP PT Kilang Pertamina Internasional

Meski belum dirinci nilai kerugian negara, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa dugaan praktik korupsi tersebut berkaitan erat dengan tata kelola distribusi dan pengadaan minyak mentah serta hasil produk kilang yang melibatkan entitas negara dan swasta.

Kasus ini diprioritaskan penyelesaiannya oleh Kejaksaan Agung karena dinilai berdampak langsung terhadap keuangan negara dan sektor strategis energi nasional.

Kejagung juga membuka kemungkinan untuk memeriksa kembali sejumlah pihak jika ditemukan keterlibatan atau bukti baru yang relevan.

Pemeriksaan terhadap pihak perbankan menunjukkan adanya fokus penyidik pada dugaan aliran dana, indikasi pencucian uang, serta potensi kerja sama antara aktor internal dan eksternal dalam jaringan korupsi ini.

Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas dan menyeret semua pihak yang terlibat ke hadapan hukum.

Upaya ini menjadi bagian dari agenda besar reformasi tata kelola sektor energi nasional, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan migas.

"Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga sektor strategis seperti energi dari praktik korupsi yang merugikan negara dan rakyat," tegas Anang.*