Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
MEDAN – Bendahara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR Gunung Tua, Irma Wardhani, mengakui telah menerima sejumlah uang dari PT Dalihan Natolu Group (DNG), perusahaan milik terdakwa Akhirun Piliang, dalam perkara dugaan suap proyek jalan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel), Sumatera Utara.
Pengakuan tersebut disampaikan Irma saat dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek jalan, Rabu (1/10/2025).
Dalam keterangannya, Irma membenarkan telah menerima sejumlah uang dari PT DNG sejak tahun 2024 hingga 2025.Baca Juga:
Uang itu, menurutnya, diterima atas perintah Rasuli, atasan langsungnya di UPT PUPR Gunung Tua.
"Iya, Pak. Tapi itu semua atas perintah Pak Rasuli. Dan uangnya saya serahkan ke Pak Rasuli," ungkap Irma di hadapan majelis hakim.
Penuntut umum KPK mengungkapkan bahwa Irma menerima lebih dari 15 kali transfer uang dari PT DNG dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta, hingga Rp 200 juta.
Seluruh dana tersebut dikirim ke rekening staf Irma, yang nomornya diserahkan langsung oleh Irma kepada bendahara PT DNG.
"Apakah semua uang ini Anda serahkan ke Rasuli?" tanya jaksa.
"Iya, benar," jawab Irma singkat.
Irma sempat berusaha membantah bahwa dirinya menjadi penyuplai seluruh kebutuhan pribadi Rasuli di lingkungan UPT.
Ia berdalih hanya membantu sesekali, bahkan sempat meminjamkan uang pribadi hasil penjualan rumah miliknya.
"Apa yang dia butuhkan saya penuhi, tapi tidak semuanya, Pak. Kemarin dia pernah pinjam uang saya. Kebetulan saya baru jual rumah di Tebingtinggi," jelasnya.
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL