Realisasi PAD Pajak Sumut Capai 26 Persen, Bapenda Optimistis Lampaui Target 2026
MEDAN Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Realisasi Pendapatan
PEMERINTAHAN
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima saksi dalam persidangan dua terdakwa kasus suap pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (1/10/2025), di Pengadilan Negeri Medan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di ruang Cakra IX.
Dua terdakwa yang disidangkan adalah Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Direktur PT Rona Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi. Lima saksi yang dihadirkan antara lain mantan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Efendy; mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi; ASN Sumut Dicky Anugerah Panjaitan; ASN Dinas PUPR Abdul Aziz Nasution; serta bendahara UPT Gunung Tua, Irma Wardani.
Jaksa Penuntut Umum menampilkan sejumlah bukti, termasuk foto mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat meninjau proyek jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar. Dalam foto terlihat Topan mengenakan kaus biru bersama Bobby dan warga setempat.Baca Juga:
Mantan Kapolres Tapsel, Yasir Ahmadi, mengakui keberadaan foto tersebut dan menegaskan saat itu Polres Tapsel diminta mengawal rombongan Forkopimda yang meninjau jalan. Yasir menambahkan bahwa meski bertemu Topan beberapa kali, ia tidak membicarakan proyek pembangunan jalan.Kasus ini melibatkan lima tersangka, yakni Topan (mantan Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (Satker PJN Wilayah I Sumut), Muhammad Akhirun Piliang (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan Muhammad Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.
KPK menduga Topan menerima pembayaran awal Rp 2 miliar dari komisi proyek sebesar 4–5 persen, atau sekitar Rp 9–11 miliar dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi karena Topan memerintahkan RES menunjuk PT DNG sebagai rekanan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sah.Proyek yang disorot mencakup pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labusel dan Hutaimbaru-Sipiongot. KPK menegaskan calon kontraktor seharusnya tidak berhubungan langsung dengan pejabat pemerintahan agar pengadaan tetap transparan dan akuntabel.*
(tj006)
MEDAN Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Realisasi Pendapatan
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi lokasi puncak peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kompl
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang menghubu
PEMERINTAHAN
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat 22 kilogram ya
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional di Cilacap, Rabu (29/4/2026), menuai p
NASIONAL
MEDAN Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara (Bapenda Sumut), Sutan Tolang Lubis, menegaskan bahwa pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut
PEMERINTAHAN
CILACAP Presiden Prabowo Subianto kembali menyampaikan kebanggaannya terhadap dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Grati
NASIONAL
JAKARTA Oditurat Militer II07 Jakarta membongkar dugaan rencana penyerangan terhadap aktivis Andrie Yunus yang melibatkan empat anggota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya standarisasi operasional prosedur (SOP) dalam prosesi ijab kabul pe
PEMERINTAHAN