Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima saksi dalam persidangan dua terdakwa kasus suap pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut), Rabu (1/10/2025), di Pengadilan Negeri Medan. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu di ruang Cakra IX.
Dua terdakwa yang disidangkan adalah Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang alias Kirun, dan Direktur PT Rona Mora, Muhammad Rayhan Dulasmi. Lima saksi yang dihadirkan antara lain mantan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Efendy; mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi; ASN Sumut Dicky Anugerah Panjaitan; ASN Dinas PUPR Abdul Aziz Nasution; serta bendahara UPT Gunung Tua, Irma Wardani.
Jaksa Penuntut Umum menampilkan sejumlah bukti, termasuk foto mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saat meninjau proyek jalan Sipiongot-Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp 96 miliar. Dalam foto terlihat Topan mengenakan kaus biru bersama Bobby dan warga setempat.Baca Juga:
Mantan Kapolres Tapsel, Yasir Ahmadi, mengakui keberadaan foto tersebut dan menegaskan saat itu Polres Tapsel diminta mengawal rombongan Forkopimda yang meninjau jalan. Yasir menambahkan bahwa meski bertemu Topan beberapa kali, ia tidak membicarakan proyek pembangunan jalan.Kasus ini melibatkan lima tersangka, yakni Topan (mantan Kepala Dinas PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, Heliyanto (Satker PJN Wilayah I Sumut), Muhammad Akhirun Piliang (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG, dan Muhammad Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Direktur PT RN.
KPK menduga Topan menerima pembayaran awal Rp 2 miliar dari komisi proyek sebesar 4–5 persen, atau sekitar Rp 9–11 miliar dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar. Dugaan penyimpangan terjadi karena Topan memerintahkan RES menunjuk PT DNG sebagai rekanan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sah.Proyek yang disorot mencakup pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labusel dan Hutaimbaru-Sipiongot. KPK menegaskan calon kontraktor seharusnya tidak berhubungan langsung dengan pejabat pemerintahan agar pengadaan tetap transparan dan akuntabel.*
(tj006)
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL