Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terjadi di lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), untuk periode 2018 hingga 2023.
Pada Selasa, 7 Oktober 2025, Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa empat orang saksi yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kasus tersebut.
Dalam keterangannya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, S.H., M.H., menyebut bahwa keempat saksi yang diperiksa masing-masing berinisial:Baca Juga:
"Pemeriksaan ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding, dan KKKS tahun 2018 sampai 2023 dengan tersangka HW dan pihak terkait lainnya," ujar Anang Supriatna dalam siaran pers resmi.
Kejaksaan Agung menegaskan bahwa pemeriksaan para saksi merupakan bagian dari rangkaian penyidikan lanjutan, untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses pengelolaan minyak mentah dan produk hasil kilang yang dikelola Pertamina serta anak usahanya.
Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi di sektor energi yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
"Seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini demi menjaga integritas pengelolaan sektor strategis negara," pungkas Kapuspenkum Kejagung.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan dugaan kerugian negara yang disebabkan oleh penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan distribusi produk kilang oleh sejumlah pihak di lingkungan Pertamina dan subholding-nya.
Salah satu tersangka dalam perkara ini adalah HW, yang disebut memiliki peran kunci dalam jaringan pengelolaan tidak transparan tersebut.
Kejaksaan Agung masih terus melakukan pengembangan kasus dan memanggil saksi-saksi lain yang relevan guna membuka lebih luas konstruksi dugaan tindak pidana yang terjadi selama lima tahun terakhir.*
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK