JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan hukum terkait sertifikat hak milik (SHM) Nomor 682 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau.
Kasus ini menjadi sorotan publik akibat dugaan tumpang tindih sertifikat yang merugikan pemegang hak lama.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Komjen Pol. (Purn) Pudji Prasetijanto Hadi, M.H., dalam rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang digelar di Kantor ATR/BPN, Kemayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/10/2025).Baca Juga:
"Kami akan memberikan kepastian hukum terkait kasus ini. Kementerian ATR/BPN akan turun langsung ke lapangan. Kami juga merupakan bagian dari Satgas Mafia Tanah," tegas Pudji di hadapan para legislator daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois, Sekretaris Roni Amriel, serta anggota Komisi IV lainnya seperti Roni Pasla, Hamdani, Zulfan Hafiz, Pangkat Purba, Faisal Islami, dan Zulfahmi.
Pudji menyebut pihaknya akan memanggil Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dan Kepala BPN Kota Pekanbaru, Muji Burohman, guna menindaklanjuti laporan resmi yang disampaikan oleh DPRD Pekanbaru.
Menurutnya, penyelesaian melalui jalur nonlitigasi yang diusulkan Komisi IV DPRD merupakan langkah konstruktif yang sejalan dengan semangat penyelesaian konflik pertanahan secara damai dan berkeadilan.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono, SH, mengonfirmasi bahwa kasus SHM 682 telah termonitor oleh Satgas Mafia Tanah dan menjadi perhatian serius setelah mencuat di media siber serta media sosial.
"Kami akan melakukan konsolidasi dengan jajaran BPN di daerah untuk menyelesaikan persoalan sertifikat SHM 682 atas nama Sahuri Maksudi yang terbit pada tahun 1978," jelas Iljas.
Pihaknya juga mengapresiasi pendekatan humanis yang diupayakan Komisi IV dalam menyikapi permasalahan ini, serta mendorong penyelesaian yang berpihak pada kepastian hukum bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel, memaparkan bahwa permasalahan bermula dari terbitnya sertifikat baru di atas lahan yang telah memiliki SHM 682.
Hal tersebut, kata Roni, secara langsung merugikan pihak pemegang hak lama.
JAKARTA Advokat asal Jakarta Barat, Arjana Bagaskara Solichin, mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap pemerintah Ind
HUKUM DAN KRIMINAL
BIREUEN Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses perbaikan Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang putus
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan praktik rasuah dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat terus dipercepat melalui koo
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan penanganan pascabencana banjir dengan menata ulang sistem drainase dan me
PEMERINTAHAN
ASAHAN Kepolisian Resor Asahan melalui Polsek Kota Kisaran menangkap tiga warga yang diduga melakukan penyulingan dan penimbunan Bahan B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di internal
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali normal setelah lumpur banjir bandang melumpuhkan fasilitas ters
KESEHATAN
LANGKAT Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, telah pulih pasca
NASIONAL
MEDAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara kembali merilis data terbaru korban banjir dan longsor yang melanda wila
PERISTIWA
