JAKARTA – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedepankan pendekatan rehabilitasi, bukan hukuman pidana.
Pendekatan baru ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.
"Rehabilitasi bukan hukuman, melainkan jalan menuju kesembuhan. Negara hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menolong," ujar Suyudi kepada wartawan, Senin (13/10/2025).Baca Juga:
Paradigma baru ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan, di mana penyalahguna narkotika dipandang sebagai korban yang memerlukan pertolongan medis dan sosial, bukan semata pelaku kejahatan.
Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya dukungan pemulihan bagi pecandu narkoba.
Suyudi juga menegaskan bahwa hak penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sudah diatur secara jelas dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Oleh karena itu, BNN mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan diri atau orang terdekat yang terjerat penyalahgunaan narkotika.
"Kami ingin masyarakat sadar, melapor untuk direhabilitasi tidak berarti akan dipenjara. Justru itu langkah berani untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan masa depan," kata mantan Kapolda Banten ini.
BNN menempatkan aspek kemanusiaan dan pemulihan martabat sebagai prioritas utama dalam proses rehabilitasi.
Proses tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemulihan medis dan sosial, untuk memastikan penyalahguna benar-benar pulih baik secara fisik maupun psikologis.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan harapan baru dan memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia.*
DEPOK Artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri, Rey Utami, memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok dalam kasus du
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan RS, mantan Kepala Cabang Pratama Komersil Belawan PT Biro Klasifikasi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang perdana sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pengamat Kebijakan Pu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) bersama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menggugat
Hukum dan Kriminal
MERANGIN Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,1 mengguncang Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Senin (13/10) malam.adsense Gem
Peristiwa
JAKARTA Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan korban penyalahgunaan narkotika kini mengedep
Hukum dan Kriminal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambut positif rencana investasi yang akan dilakukan oleh Pemerint
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu strategi
Pendidikan
BINJAI Keberhasilan Kota Binjai dalam mencapai cakupan 100 imunisasi anak berstatus Zero Dose mendapat apresiasi dari Tim Penggerak Pem
Kesehatan
JAKARTA Subdit Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disc Jockey (DJ) Panda
Entertainment
