Warga bahkan menduga adanya pembiaran dari pihak berwenang setempat terhadap aktivitas ilegal tersebut.
"Polres Labuhan Belawan seolah tutup mata. Gudang itu seperti kebal hukum. Kami minta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan mengevaluasi kinerja jajaran di bawahnya, termasuk Kapolda dan Polres Belawan," tambah warga lain.
Aktivitas penimbunan solar di tengah permukiman tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya besar, seperti kebakaran dan ledakan.
Selain itu, praktik tersebut merugikan negara dari sisi distribusi subsidi BBM dan pajak, serta menimbulkan ketimpangan distribusi energi untuk masyarakat yang benar-benar berhak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Labuhan Belawan maupun Polda Sumut terkait keberadaan gudang penimbunan solar subsidi tersebut.
Kami akan terus memantau perkembangan dan menunggu pernyataan resmi dari kepolisian terkait dugaan aktivitas penimbunan BBM ilegal yang meresahkan masyarakat ini.*
MEDAN Warga Sumatera Utara diimbau untuk tetap waspada terhadap cuaca yang cenderung hujan ringan dan berawan pada hari ini. adsenseBa
Nasional
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
