Laporan Mangkrak 2 Tahun, Eks Polisi Tagih Keadilan atas Dugaan Penipuan Oknum Propam Polda Sumut

MEDAN – Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sumatera Utara (Sumut) masih jalan di tempat.

Meski sudah hampir dua tahun berlalu sejak laporan dibuat, proses hukum terhadap terlapor belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kasus ini bermula pada Oktober 2021, ketika seorang oknum anggota Subbid Wabprof berinisial BS diduga meminta uang sebesar Rp40 juta kepada DE.

Baca Juga:

• Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Akan Intervensi Praperadilan Delpedro Marhaen Cs

Permintaan itu disebut-sebut untuk "membantu" meringankan proses etik yang tengah dihadapi DE saat itu.

Uang diserahkan DE melalui adik iparnya di sekitar area gereja samping Mapolda Sumut. Diduga, permintaan ini juga diketahui oleh atasan BS, yakni Kasubbid Wabprof saat itu, AKBP DP.

Alih-alih mendapat keringanan, DE justru dijatuhi hukuman etik maksimal. Uang Rp40 juta yang telah diserahkan pun tidak kunjung dikembalikan.

Merasa tertipu, DE kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumut melalui laporan polisi dengan nomor: STTLP/B/411/IV/2024/SPKT/POLDA, tertanggal 2 April 2024.

Tak hanya ke reserse kriminal, laporan juga dilayangkan ke Bidang Propam Polda Sumut. Namun hingga kini, kedua laporan itu belum menemui titik terang.

"Aku hanya minta keadilan. Laporanku tidak berjalan, baik di Reskrimum maupun di Propam. Apakah mereka takut untuk memeriksa anggota Wabprof?" ujar DE saat dikonfirmasi, Rabu (15/10/2025).

Baru-baru ini, DE kembali dipanggil oleh penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Sumut, Bripka Januari Gunarso, untuk memberikan keterangan lanjutan.

Dari informasi yang diterima DE, penyidik telah beberapa kali melayangkan surat panggilan terhadap AKBP DP sebagai saksi, namun hingga kini tidak diindahkan.

"Kata penyidik, AKBP DP sudah dipanggil berulang kali tapi tidak bersedia hadir. Kalau dia tidak bersalah, kenapa takut datang? Saya sangat berharap perhatian dari Pak Kapolda, tolonglah saya Pak," lanjut DE dengan nada penuh harap.

Menanggapi hal ini, praktisi hukum Robi Anugerah Marpaung, SH, MH, dari RAM Law Office Jakarta, menyatakan bahwa lambannya penanganan laporan tersebut mencoreng upaya reformasi institusi kepolisian.

"Pelapor eks polisi, terlapornya juga polisi, yang mengawasi pun polisi. Tapi perkara ini tak juga tuntas. Bisa dibayangkan bagaimana nasib masyarakat sipil jika mengalami hal serupa," kritik Robi.

Ia juga menyoroti mangkirnya AKBP DP dari panggilan penyidik. Menurutnya, aparat memiliki kewenangan untuk menjemput paksa saksi yang tidak kooperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP.

"Kalau memang dipanggil tidak datang, seharusnya dijemput paksa. Penegakan hukum jangan tebang pilih. Jangan yang satu sudah dihukum, tapi yang lain dilindungi. Ini tidak adil," tegasnya.

Wartawan telah mencoba mengonfirmasi kasus ini kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan melalui pesan WhatsApp pada Kamis (16/10/2025), namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Hal serupa juga terjadi saat wartawan mencoba menghubungi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, KBP Ricko Taruna Mauruh, dan AKBP DP, keduanya belum merespons permintaan klarifikasi.

Kasus ini menjadi sorotan publik, terutama karena pelapor adalah mantan anggota kepolisian yang kini merasa tidak mendapat perlakuan adil dari institusi yang pernah ia layani.

Publik pun menunggu langkah tegas Kapolda Sumut untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan berkeadilan.*

(a008)

Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Akan Intervensi Praperadilan Delpedro Marhaen Cs

Mantan Bupati Langkat dan Abangnya Dituntut 5 Tahun Penjara, Terima Suap Rp67 Miliar

Ekonomi Biru Jadi Prioritas, Sumut Fokus Sejahterakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Keterangan Berubah-ubah, Eks Pejabat BBPJN Sumut Dicecar Hakim di Sidang Suap PT DNG

Bobby Gaspol BRT Mebidang! Warga Segera Nikmati Transportasi Publik Modern

81 Siswa SMPN 1 Laguboti Diduga Keracunan Makanan, Pemprov Sumut Turunkan Tim Gerak Cepat