JAKARTA— Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menata kembali perizinan sektor pertambangan di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk menekan maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang ilegal yang kini tersebar di 29 provinsi di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa terdapat 93 lokasi tambang ilegal batu bara dan sekitar 2.380 lokasi tambang ilegal mineral yang menjadi perhatian pemerintah.Baca Juga:
Menurutnya, sebagian besar aktivitas tambang ilegal tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal.
"Untuk kegiatan yang dilakukan masyarakat, kami sedang meninjau kemungkinan pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) bagi yang memenuhi syarat," ujar Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Jumat (17/10/2025).
Yuliot menegaskan, langkah pemberian izin bukan berarti pemerintah melegalkan aktivitas tambang ilegal, melainkan sebagai upaya penataan sektor pertambangan rakyat agar kegiatan tersebut berjalan sesuai regulasi.
"Pemberian izin ini bukan melegalkan tambang ilegal, tetapi menata agar kegiatan masyarakat bisa sesuai aturan dan mendapat pembinaan lebih lanjut," katanya.
Kementerian ESDM, melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba), kini memperkuat fungsi pengawasan di lapangan bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Tim gabungan telah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sejumlah lokasi tambang ilegal.
"Tim di lapangan bersama Ditjen Gakkum sudah melakukan pemeriksaan. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar ke depan tidak ada lagi kegiatan pertambangan ilegal," jelas Yuliot.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan, terutama bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas tambang sebagai sumber penghidupan.*
(cb/M/006)
JAKARTA Pakar hukum tata negara sekaligus anggota Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Herdiansyah Hamzah atau &039Cast
Politik
BALI Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam memetakan risiko korupsi, menilai bu
Pemerintahan
BALI Komando Distrik Militer (Kodim) 1619/Tabanan melalui Kepala Staf, Mayor Kav I Nyoman Arya Jayantara, menghadiri Rapat Paripurna Ke2
Pemerintahan
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat hari ini bervariasi, de
Nasional
DENPASAR Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Bali hari ini bervariasi, dengan dom
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) h
Nasional
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta hari ini umumnya berawan,
Nasional
BANDA ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini akan didominasi huja
Nasional
MEDAN Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Sumatera Utara hari ini akan didominasi
Nasional
JAKARTA Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa penunjukan dua ekspatr
Politik
