Bidpropam Polda Sumut disebut tengah mendalami apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedural dalam pelaksanaan tugas tersebut.
"Saat ini, kami masih dalam tahap pendalaman di Bidpropam Polda Sumut untuk memastikan apakah terjadi kesalahan prosedur yang berujung pada perbuatan tidak menyenangkan terhadap masyarakat," imbuh Ferry.
Sebelumnya, Kapolrestabes Medan telah menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Ketua NasDem Sumut atas insiden tersebut.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui sambungan telepon, dan diklaim telah diterima dengan baik oleh pihak Iskandar.
Insiden ini menjadi catatan penting bagi institusi kepolisian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, khususnya dalam upaya penegakan hukum yang bersinggungan langsung dengan hak-hak warga sipil.*
(d/a008)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
