MEDAN — Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumatra Utara menyatakan telah menempatkan secara khusus (patsus) sejumlah anggota Polrestabes Medan yang terlibat dalam kasus salah tangkap terhadap politikus Partai NasDem, Iskandar.
Proses etik terhadap keempat anggota tersebut saat ini masih berjalan.
"Saat ini sudah dipatsus anggota kami," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, pada Sabtu (18/10/2025).Baca Juga:
Penempatan khusus dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang tengah dilakukan Bidpropam Polda Sumut.
Meski demikian, Ferry belum merinci identitas atau inisial dari empat anggota yang diperiksa.
Lebih lanjut, Ferry menyatakan bahwa Kapolrestabes Medan telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Iskandar melalui sambungan telepon.
Permintaan maaf ini disampaikan atas tindakan keliru yang dilakukan oleh personel di lapangan.
"Beliau [Kapolrestabes Medan] sudah langsung bertelepon dengan yang bersangkutan, dan menyampaikan permintaan maaf jika ada tindakan anggota yang tidak berkenan," kata Ferry.
Peristiwa ini bermula dari penyelidikan kasus perjudian online (judol) yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Medan.
Dalam pengembangannya, penyidik mendapat informasi terkait seorang tersangka berinisial "I" yang diduga hendak melarikan diri dari Sumatra Utara.
Atas dasar itu, penyidik berkoordinasi dengan pihak otoritas Bandara Kualanamu untuk melakukan pengecekan manifest penumpang.
Saat petugas bandara menyerahkan seseorang bernama Iskandar kepada tim penyidik di ruang tunggu, barulah diketahui bahwa identitas yang dimaksud tidak sesuai dengan target.
"Ini bukan kejadian salah tangkap dalam arti hukum karena anggota kami membawa surat tugas, bukan surat penangkapan. Ini murni pengecekan terhadap target yang ternyata tidak sesuai," terang Ferry.
Meski begitu, pihak kepolisian tetap mengakui adanya kekeliruan prosedural dan menegaskan bahwa peristiwa ini akan menjadi evaluasi serius untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
"Ini menjadi pembelajaran bagi institusi agar lebih cermat dalam bertindak di lapangan," tegas Ferry.
Propam Polda Sumut memastikan pemeriksaan etik akan dilakukan secara objektif dan tuntas.
Jika terbukti melanggar prosedur atau kode etik profesi Polri, para personel yang terlibat akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*
(tt/a008)
JAKARTA Pemerintah resmi mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra
Ekonomi
MEDAN Harga emas batangan dari tiga jenama utama di pasar Indonesia yakni Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami penurunan harga per
Ekonomi
DENPASAR Pembina Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, membuka secara resmi Talkshow KPPI Bali bert
Nasional
BEKASI Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar rapat reshuffle kepengurusan sebagai langkah penyeg
Nasional
BATU BARA Harganya flat, Pak. Enggak ada perubahan. Kalimat pendek dari seberang WhatsApp itu terdengar meyakinkan.adsense Cukup mey
Peristiwa
MEDAN Ziarah kubur merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam sebagai sarana mengingat kematian dan akhirat.adsense Hal ini sebagaim
Agama
OlehJani Purnawanty.adsenseINSIDEN keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyita perhatian masyarakat. Hingga Septemb
Opini
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk Provinsi Bali pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Nasional
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) p
Nasional
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat pada Ming
Nasional
