RUU HAM Larang Anggota dan Purnawirawan TNI-Polri Jadi Komisioner Komnas HAM
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Yudi Wahyudin (YW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan fasilitas pengolahan karet tahun anggaran 2021–2023.
Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
"Ya, sudah (ditetapkan tersangka)," ujar Budi saat dikonfirmasi awak media.Baca Juga:
Meski demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci jumlah total tersangka dalam perkara ini.
"Terkait siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti akan kami update," imbuhnya.
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 29 November 2024, dengan temuan awal dugaan adanya mark-up atau penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan fasilitas pengolahan karet.
Penyidikan juga menyasar pada proses perencanaan kegiatan dan penganggaran program, termasuk indikasi penyalahgunaan kewenangan.
YW sebelumnya telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK, termasuk pemeriksaan lanjutan pada Selasa (21/10/2025), untuk mendalami perannya dalam penyusunan anggaran program tersebut
Selain fokus pada dugaan korupsi proyek pengolahan karet, KPK turut mendalami keterkaitan perkara ini dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Lembaga antirasuah menduga ada aliran dana atau hubungan struktural antara kedua perkara, meski belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterlibatan langsung SYL dalam proyek pengolahan karet.
Dalam upaya mendalami kasus ini, KPK juga telah menerbitkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap delapan orang, termasuk tersangka YW.
Delapan pihak yang dicegah terdiri dari unsur aparatur sipil negara, pensiunan, dan pihak swasta. Mereka berinisial YW, SUP, ANA, AJH, MT, DJ, DS, dan RIS.
BANDUNG Pemerintah mengusulkan ketentuan baru dalam Rancangan UndangUndang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) yang melarang anggota maupun pur
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuka opsi pember
KESEHATAN
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas&039ud, merespons tuntutan massa aksi yang mendesaknya mundur dari jabatan saat demonstra
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menanggapi rencana penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Da
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperluas kerja sama bilateral dengan Jepang dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun resmi membuka Musabaqoh Tilawatil Qur&039an (MTQ) Ke52 Tingkat Kabupaten Tahun 2026 di Lapan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) I Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Terbuka (PW IKA UT) Medan Sumatera Utara Tahun
NASIONAL
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Ta
PEMERINTAHAN
JAKARTA Panglima TNI Agus Subiyanto memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi dalam tata niaga ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah periode 2022
HUKUM DAN KRIMINAL