JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Yudi Wahyudin (YW), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan fasilitas pengolahan karet tahun anggaran 2021–2023.
Penetapan tersangka ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
"Ya, sudah (ditetapkan tersangka)," ujar Budi saat dikonfirmasi awak media.Baca Juga:
Meski demikian, Budi belum menjelaskan secara rinci jumlah total tersangka dalam perkara ini.
"Terkait siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti akan kami update," imbuhnya.
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 29 November 2024, dengan temuan awal dugaan adanya mark-up atau penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan fasilitas pengolahan karet.
Penyidikan juga menyasar pada proses perencanaan kegiatan dan penganggaran program, termasuk indikasi penyalahgunaan kewenangan.
YW sebelumnya telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK, termasuk pemeriksaan lanjutan pada Selasa (21/10/2025), untuk mendalami perannya dalam penyusunan anggaran program tersebut
Selain fokus pada dugaan korupsi proyek pengolahan karet, KPK turut mendalami keterkaitan perkara ini dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Lembaga antirasuah menduga ada aliran dana atau hubungan struktural antara kedua perkara, meski belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterlibatan langsung SYL dalam proyek pengolahan karet.
Dalam upaya mendalami kasus ini, KPK juga telah menerbitkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap delapan orang, termasuk tersangka YW.
Delapan pihak yang dicegah terdiri dari unsur aparatur sipil negara, pensiunan, dan pihak swasta. Mereka berinisial YW, SUP, ANA, AJH, MT, DJ, DS, dan RIS.
JAKARTA Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI), Sudarto, m
Pemerintahan
TANJUNGBALAI Tim kuasa hukum terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, menilai perkara yang menjerat kliennya sarat rekayasa dan penuh kejangga
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap provinsi tetan
Pemerintahan
NIAS SELATAN Dua warga Kabupaten Nias Selatan yang tergabung dalam Kelompok Pemerhati Keuangan Daerah melaporkan dugaan penyimpangan dan
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menanggulangi inflasi, khusu
Ekonomi
MEDAN Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tema
Pemerintahan
MEDAN Kejati Sumut menerima pengembalian kerugian negara senilai Rp 150 miliar dari perkara korupsi penjualan aset PTPN 1 Regional 1 sel
Hukum dan Kriminal
BATU BARA Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Tahun 2025, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., memimpin langsu
Pemerintahan
TAPSEL Menyambut Hari Jadi ke75 Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Bupati H. Gus Irawan Pasaribu memimpin langsung rapat panitia dan
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh S.A.K, memberikan apresiasi tingg
Seni dan Budaya
